Menkeu Purbaya Ikuti Arahan Presiden Soal Utang Whoosh, Tapi Enggan Rugikan Keuangan Negara

JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapannya mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pembayaran utang proyek PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh.

Namun, ia menegaskan akan berhati-hati agar keputusan tersebut tidak merugikan keuangan negara.

"Maka saya bilang kalau nanti mereka diskusi ke sana, saya ikut. Saya mau lihat, jangan sampai saya rugi-rugi amat, tetapi kita lihat yang terbaik buat keuangan negara," kata Purbaya dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Baca Juga:

• Barang Rp100 Ribu Dijual Rp50 Juta, Purbaya Tegaskan: ‘Perusahaan Nakal, Dilarang Impor!’

Pembahasan penyelesaian utang KCIC saat ini mengarah pada skema pembagian peran antara pemerintah dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Dalam skema tersebut, Kemenkeu akan menanggung porsi pembiayaan yang berkaitan dengan infrastruktur utama, seperti jalan dan rel.

Sementara itu, komponen lain proyek, termasuk rolling stock atau rangkaian kereta, akan menjadi tanggungan pihak KCIC dan BPI Danantara.

"Rolling stock mereka yang menanggung, tetapi saya belum mendapat kesimpulan," ujar Purbaya.

Meski demikian, Purbaya mengaku enggan membayar utang Whoosh secara langsung tanpa kesepakatan yang jelas.

"Kalau saya mending enggak bayar tetapi itu kan ada kebijakan dari atas, presiden dan lain-lain berdiskusi. Namun, ini belum diputuskan," pungkasnya.

Langkah ini menunjukkan sikap hati-hati Kemenkeu dalam menangani utang proyek besar, agar tidak menimbulkan risiko bagi anggaran negara, meski tetap mengikuti kebijakan dari presiden.*

(bs/ad)

Barang Rp100 Ribu Dijual Rp50 Juta, Purbaya Tegaskan: ‘Perusahaan Nakal, Dilarang Impor!’

Pakaian Bekas Ilegal Kini Jadi Bahan Baku UMKM, Menkeu: Presiden Sudah Setuju

Keputusan Presiden soal Pahlawan Nasional 2025, Wapres Gibran: Momentum Kedewasaan Berbangsa

Momen Langka! Presiden Prabowo Duduk Satu Mobil dengan Raja Yordania Abdullah II

Menkeu Purbaya Tunda Cukai Popok dan Tisu Basah, Prioritaskan Pemulihan Ekonomi hingga Tumbuh 6 Persen

Kapolri Dorong Brimob Setara Pasukan Elite Dunia, Tekankan Adaptasi Ancaman Extraordinary Crime