Tiga Bulan Pasca Banjir, Desa Sibio-bio Tapteng Masih Terisolir: Jembatan Putus dan Listrik Masih Padam
TAPTENG Sudah hampir tiga bulan pasca bencana banjir bandang yang melanda Desa Sibiobio, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera
PERISTIWA
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kebijakan penindakan terhadap impor baju bekas atau thrifting bukan ditujukan untuk menyingkirkan bisnis thrifting yang tengah digandrungi masyarakat, melainkan untuk memberantas masuknya barang ilegal ke Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan Purbaya dalam konferensi pers "APBN Kita" di Jakarta, Kamis (20/11/2025).
"Saya enggak perlu dengan bisnis thrifting, yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Saya akan membersihkan Indonesia dari barang-barang yang masuknya ilegal," kata Purbaya.Baca Juga:
Ia menanggapi kritik yang dilontarkan anggota DPR Fraksi PDIP Adian Napitupulu, yang menilai pemerintah terlalu cepat menindak usaha thrifting tanpa solusi bagi pelaku usaha.
Purbaya menilai argumen tersebut keliru karena kebijakan ini tidak terkait penerimaan pajak, melainkan perlindungan terhadap industri tekstil dalam negeri.
"Kalau barang bekas itu ilegal, tetap ilegal. Tidak relevan bicara bayar pajak atau tidak. Itu sama seperti menagih pajak dari ganja, tetap ilegal," ujar mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu.
Purbaya menambahkan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai dan instansi terkait akan memperketat pengawasan di pelabuhan untuk mencegah masuknya barang ilegal.
"Kasus nyelundup pasti akan terdeteksi. Yang dulu bisa lolos, ke depan tidak akan lagi," tegasnya.
Sementara itu, Adian Napitupulu sebelumnya menekankan bahwa pelaku bisnis thrifting siap dilegalkan dan membayar pajak.
Menurut Adian, total impor pakaian bekas hanya sekitar 0,5% dari 784.000 ton barang ilegal yang masuk ke Indonesia.
Ia juga menekankan aspek kesadaran lingkungan, karena 67% generasi Z di Indonesia menyukai pakaian bekas sebagai bentuk dukungan terhadap pengurangan limbah tekstil global.
"Negara harus menguasai data sebelum mengambil keputusan. Jangan sampai pelaku usaha kecil justru dirugikan," kata Adian.
TAPTENG Sudah hampir tiga bulan pasca bencana banjir bandang yang melanda Desa Sibiobio, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera
PERISTIWA
PANDAN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng) mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap maraknya modus penipua
PEMERINTAHAN
PADANGLAWAS Bupati Padang Lawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan, SE, telah melakukan rotasi jabatan terhadap beberapa pejabat pimpinan ting
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyarankan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardiant
HUKUM DAN KRIMINAL
MALUKU Polisi akhirnya mengungkap kronologi tragis yang melibatkan Bripda MS, seorang anggota Brimob Polda Maluku, yang diduga melakukan p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indonesia kembali menunjukkan peran aktif dalam upaya perdamaian internasional. Dalam rapat Dewan Perdamaian atau Board of Peace (
NASIONAL
JAKARTA Sejak Januari 2026, pasar smartphone Indonesia kembali diramaikan oleh peluncuran sejumlah model baru dengan rentang harga Rp 3
SAINS DAN TEKNOLOGI
BANDA ACEH Unit 3 Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Aceh berhasil menangkap dan menahan Dedi Saputra, seorang pendeta asal Aceh yang menj
HUKUM DAN KRIMINAL
MALUKU Kasus penganiayaan yang melibatkan anggota Brimob Polda Maluku, Bripda Masias Siahaya, terhadap seorang siswa SMP yang berujung p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa setiap upaya untuk menghapus programprogram pemerintahan Presid
NASIONAL