Surati Prabowo, Andrie Yunus Sebut Pengadilan Militer Kasusnya Tak Legitimate
JAKARTA Aktivis Andrie Yunus menyurati Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan kasus penyiraman air keras yang menimpanya. Dalam sura
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kebijakan penindakan terhadap impor baju bekas atau thrifting bukan ditujukan untuk menyingkirkan bisnis thrifting yang tengah digandrungi masyarakat, melainkan untuk memberantas masuknya barang ilegal ke Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan Purbaya dalam konferensi pers "APBN Kita" di Jakarta, Kamis (20/11/2025).
"Saya enggak perlu dengan bisnis thrifting, yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Saya akan membersihkan Indonesia dari barang-barang yang masuknya ilegal," kata Purbaya.Baca Juga:
Ia menanggapi kritik yang dilontarkan anggota DPR Fraksi PDIP Adian Napitupulu, yang menilai pemerintah terlalu cepat menindak usaha thrifting tanpa solusi bagi pelaku usaha.
Purbaya menilai argumen tersebut keliru karena kebijakan ini tidak terkait penerimaan pajak, melainkan perlindungan terhadap industri tekstil dalam negeri.
"Kalau barang bekas itu ilegal, tetap ilegal. Tidak relevan bicara bayar pajak atau tidak. Itu sama seperti menagih pajak dari ganja, tetap ilegal," ujar mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu.
Purbaya menambahkan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai dan instansi terkait akan memperketat pengawasan di pelabuhan untuk mencegah masuknya barang ilegal.
"Kasus nyelundup pasti akan terdeteksi. Yang dulu bisa lolos, ke depan tidak akan lagi," tegasnya.
Sementara itu, Adian Napitupulu sebelumnya menekankan bahwa pelaku bisnis thrifting siap dilegalkan dan membayar pajak.
Menurut Adian, total impor pakaian bekas hanya sekitar 0,5% dari 784.000 ton barang ilegal yang masuk ke Indonesia.
Ia juga menekankan aspek kesadaran lingkungan, karena 67% generasi Z di Indonesia menyukai pakaian bekas sebagai bentuk dukungan terhadap pengurangan limbah tekstil global.
"Negara harus menguasai data sebelum mengambil keputusan. Jangan sampai pelaku usaha kecil justru dirugikan," kata Adian.
JAKARTA Aktivis Andrie Yunus menyurati Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan kasus penyiraman air keras yang menimpanya. Dalam sura
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan pungutan liar (pungli) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Mantan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, mengingatkan para Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) untu
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk
NASIONAL
JAKARTA Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengumpulkan pengurus daerah partainya dalam agenda penguatan organisasi di Sekolah Parta
POLITIK
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil mendatangi Istanna Kepresidenan, Jakarta Pusat, untuk menyerahkan surat dari korban penyiraman air keras,
NASIONAL
JAKARTA Helikopter PKCFX yang dioperasikan PT Matthew Air Nusantara jatuh di kawasan hutan Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sanggau, Kali
PERISTIWA
JAKARTA Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kembali mencuat. Nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Laha
POLITIK
JAKARTA Kasus kekerasan terhadap perempuan di ruang digital terus menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah m
NASIONAL
SEKADAU Kecelakaan helikopter PKCFX milik PT Matthew Air di perbukitan Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, mene
PERISTIWA