Perkuat Tata Kelola dan Sinergi Kelembagaan, Jajaran Direksi INALUM Silaturahmi ke Kejati Sumatera Utara
MEDAN Jajaran Direksi PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Ut
EKONOMI
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kebijakan penindakan terhadap impor baju bekas atau thrifting bukan ditujukan untuk menyingkirkan bisnis thrifting yang tengah digandrungi masyarakat, melainkan untuk memberantas masuknya barang ilegal ke Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan Purbaya dalam konferensi pers "APBN Kita" di Jakarta, Kamis (20/11/2025).
"Saya enggak perlu dengan bisnis thrifting, yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Saya akan membersihkan Indonesia dari barang-barang yang masuknya ilegal," kata Purbaya.Baca Juga:
Ia menanggapi kritik yang dilontarkan anggota DPR Fraksi PDIP Adian Napitupulu, yang menilai pemerintah terlalu cepat menindak usaha thrifting tanpa solusi bagi pelaku usaha.
Purbaya menilai argumen tersebut keliru karena kebijakan ini tidak terkait penerimaan pajak, melainkan perlindungan terhadap industri tekstil dalam negeri.
"Kalau barang bekas itu ilegal, tetap ilegal. Tidak relevan bicara bayar pajak atau tidak. Itu sama seperti menagih pajak dari ganja, tetap ilegal," ujar mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu.
Purbaya menambahkan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai dan instansi terkait akan memperketat pengawasan di pelabuhan untuk mencegah masuknya barang ilegal.
"Kasus nyelundup pasti akan terdeteksi. Yang dulu bisa lolos, ke depan tidak akan lagi," tegasnya.
Sementara itu, Adian Napitupulu sebelumnya menekankan bahwa pelaku bisnis thrifting siap dilegalkan dan membayar pajak.
Menurut Adian, total impor pakaian bekas hanya sekitar 0,5% dari 784.000 ton barang ilegal yang masuk ke Indonesia.
Ia juga menekankan aspek kesadaran lingkungan, karena 67% generasi Z di Indonesia menyukai pakaian bekas sebagai bentuk dukungan terhadap pengurangan limbah tekstil global.
"Negara harus menguasai data sebelum mengambil keputusan. Jangan sampai pelaku usaha kecil justru dirugikan," kata Adian.
MEDAN Jajaran Direksi PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Ut
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyoroti kelangkaan minyak goreng yang sempat terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Ia mengaku heran
EKONOMI
JAKARTA Istana Kepresidenan membantah kabar yang menyebut Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo akan dicopot dari jabatannya dalam p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait penetapan dirinya sebagai te
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku prihatin atas kembali terjeratnya kepala daerah dalam operasi tangkap tan
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengaku heran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026), sebagai bagian dari ev
NASIONAL
LOMBOK BARAT Nama Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini (LAZ), menjadi sorotan publik setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yan
NASIONAL
JAKARTA Pakar telematika Roy Suryo membuka peluang kembali mengajukan praperadilan jilid IV terkait penetapan dirinya sebagai tersangka
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, pada S
HUKUM DAN KRIMINAL