Cegah Perdagangan Orang hingga ke Desa, Kemenimipas Perkuat Peran Pimpasa di Sumut
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA, – Pemerintah membuka peluang pengenaan bea keluar terhadap komoditas batu bara yang kemungkinan berlaku pada 2026.
Rencana ini tengah dikaji oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk meningkatkan penerimaan negara, tanpa mengganggu daya saing ekspor batu bara Indonesia di pasar internasional.
"Sedang dibicarakan, mungkin tahun depan akan diimplementasikan," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11).Baca Juga:
Purbaya menjelaskan, penerimaan pemerintah dari ekspor batu bara saat ini relatif lebih kecil dibandingkan komoditas lain, seperti minyak dan gas bumi (migas) yang memiliki skema kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract/PSC).
"Kalau PSC zaman dulu, kontrak sharing 85:15. Batu bara kan lebih kecil dari itu. Ini masih bisa ditingkatkan lagi tanpa mengganggu industrinya," ujarnya.
Meski dikenakan bea keluar, Purbaya menegaskan daya saing batu bara Indonesia tetap terjaga.
Namun, keuntungan yang diterima pengusaha kemungkinan akan menurun.
"Nggak akan mempengaruhi kompetitif. Hanya bagi pelaku industri saja yang lebih sedikit keuntungan," tambahnya.
Pengenaan bea keluar batu bara muncul bersamaan dengan rencana bea keluar emas pada 2026.
Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, menyatakan besaran bea keluar emas diperkirakan antara 7,5 persen hingga 15 persen.
Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat penerimaan negara sekaligus mendukung hilirisasi komoditas strategis.
Kemenkeu menargetkan, penerapan bea keluar emas dapat meningkatkan pendapatan negara sekitar Rp2 triliun–6 triliun.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait kebijakan ini diperkirakan akan segera diterbitkan, sebagai bagian dari amanat UU APBN 2026.
Pemerintah menegaskan kebijakan ini akan dilaksanakan dengan tetap menjaga stabilitas industri dan pasar ekspor.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat penerimaan negara, sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya alam secara lebih strategis dan berkelanjutan.*
(an/dh)
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
LHOKSEUMAWE Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abu Bakar menyatakan dukungan terhadap percepatan penyusunan Qanun Kawasan Tanpa Rokok (KTR). R
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp77 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. An
EKONOMI
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap mengapresiasi pelaksanaan Lomba Domino Medali Ade Jona Prasetyo di Jalan Mangaan I, Ke
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung atau Kejagung membantah dalil mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang me
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Masyarakat yang tercatat dalam desil 9 atau 10 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) belum tentu merasa memiliki k
EKONOMI
MEDAN Kepala Dusun (Kadus) IV Kesatuan Harapan Baru, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Sugimin, dituntut enam tahun penjara dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Perum Bulog Cabang Medan mulai menyalurkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahap kedua untuk alokasi JuliSeptember
EKONOMI
MAUMERE Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta maaf kepada warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), j
NASIONAL
JAKARTA Hutan hujan tropis Indonesia dan Malaysia, termasuk kawasan hutan serta gambut di Kalimantan, pada dasarnya bukan ekosistem yang
PERISTIWA