Cegah Perdagangan Orang hingga ke Desa, Kemenimipas Perkuat Peran Pimpasa di Sumut
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2026 akan difokuskan bagi lulusan Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN.
Langkah ini disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Minggu (16/11/2025), sebagai upaya menyeimbangkan distribusi pegawai di lingkungan Kemenkeu.
"Next-nya [akan dikhususkan] untuk STAN semua. Karena 1.100 orang sebelumnya sudah direkrut dari luar STAN," kata Purbaya dalam taklimat media di kantornya, Jakarta.Baca Juga:
Rekrutmen bagi lulusan luar STAN memang masih terbuka dalam kondisi tertentu.
Salah satunya untuk lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dibutuhkan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai.
Kemenkeu berencana merekrut 300 orang lulusan SMA yang nantinya akan ditempatkan di lapangan.
"Karena bea cukai perlu tenaga kerja di lapangan. Tenaga teknisnya itu sudah ada di mana-mana. Karena kurang orang, kami akan rekrut 300 lulusan SMA di seluruh Indonesia. Akan direkrut di masing-masing lokasi," ujar Purbaya.
Rencana rekrutmen ini sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kemenkeu 2025–2029, yang menetapkan formasi CPNS untuk periode 2026–2029 sebanyak 4.350 orang per tahun.
Tahun ini sendiri, Kemenkeu menargetkan perekrutan 2.100 orang, sehingga total kebutuhan pegawai baru dalam lima tahun ke depan mencapai 19.500 orang.
Kebutuhan pegawai baru tersebut mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk proyeksi pensiun pegawai, pengunduran diri, dan hasil rekrutmen sebelumnya.
Dengan kebijakan ini, Kemenkeu berharap dapat menyiapkan sumber daya manusia yang lebih fokus, profesional, dan sesuai kebutuhan masing-masing unit kerja.*
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
LHOKSEUMAWE Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abu Bakar menyatakan dukungan terhadap percepatan penyusunan Qanun Kawasan Tanpa Rokok (KTR). R
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp77 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. An
EKONOMI
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap mengapresiasi pelaksanaan Lomba Domino Medali Ade Jona Prasetyo di Jalan Mangaan I, Ke
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung atau Kejagung membantah dalil mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang me
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Masyarakat yang tercatat dalam desil 9 atau 10 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) belum tentu merasa memiliki k
EKONOMI
MEDAN Kepala Dusun (Kadus) IV Kesatuan Harapan Baru, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Sugimin, dituntut enam tahun penjara dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Perum Bulog Cabang Medan mulai menyalurkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahap kedua untuk alokasi JuliSeptember
EKONOMI
MAUMERE Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta maaf kepada warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), j
NASIONAL
JAKARTA Hutan hujan tropis Indonesia dan Malaysia, termasuk kawasan hutan serta gambut di Kalimantan, pada dasarnya bukan ekosistem yang
PERISTIWA