Kapolri: Perpanjangan Masa Pensiun hingga 60 Tahun Jadi Hak Prerogatif Presiden
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
JAKARTA- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan rencana kenaikan batas minimum free float saham secara bertahap dari saat ini 7,5 persen menuju target akhir 25 persen.
Langkah ini dimaksudkan untuk menyelaraskan standar pasar modal Indonesia dengan praktik kawasan.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, menyatakan, kenaikan tidak akan dilakukan sekaligus karena berpotensi menimbulkan dampak besar bagi emiten dan pasar.Baca Juga:
"Target kita memang 25 persen, tetapi tidak mungkin langsung ke angka itu. Kita akan naikkan secara bertahap, dan dalam waktu dekat, batas minimum free float akan dinaikkan menjadi 10 persen," kata Inarno, Minggu (16/11/2025).
Inarno menjelaskan, ketentuan free float 10 persen nantinya akan diterapkan bagi calon emiten yang melakukan penawaran umum perdana (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Setelah itu, persentase minimum akan bertahap naik ke 15 persen hingga mencapai 25 persen.
"Dengan langkah ini, kami berharap pasar modal Indonesia semakin likuid, transparan, dan lebih menarik bagi investor domestik maupun asing," tambahnya.
Sejumlah pengamat menilai kenaikan minimum free float saham akan mendorong keterbukaan informasi emiten dan memperkuat tata kelola perusahaan, namun tantangan terbesar adalah menyesuaikan struktur kepemilikan saham di perusahaan-perusahaan besar.*
(v/um)
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
MEDAN Transformasi digital menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan res
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh pemerintah kota di Indonesia memperkuat kolaborasi untuk mendorong inves
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan melalui sinergi denga
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax berpotensi mengalami penurunan
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur mengizinkan media melakukan siaran langsung (live) pada sidang perdana Tifauzia Tyassuma al
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyiapkan santunan bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pe
NASIONAL
JAKARTA Komisi I DPR RI menyetujui dua Rancangan UndangUndang (RUU) tentang pengesahan kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Tu
POLITIK