Kirimkan Hak Jawab, Ini Penjelasan Kepala SPPG Medan Tembung 3
MEDAN Setelah delapan hari terakhir viral, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, akhirnya mengirimkan Surat Hak Jawab
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan rencana kenaikan batas minimum free float saham secara bertahap dari saat ini 7,5 persen menuju target akhir 25 persen.
Langkah ini dimaksudkan untuk menyelaraskan standar pasar modal Indonesia dengan praktik kawasan.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, menyatakan, kenaikan tidak akan dilakukan sekaligus karena berpotensi menimbulkan dampak besar bagi emiten dan pasar.Baca Juga:
"Target kita memang 25 persen, tetapi tidak mungkin langsung ke angka itu. Kita akan naikkan secara bertahap, dan dalam waktu dekat, batas minimum free float akan dinaikkan menjadi 10 persen," kata Inarno, Minggu (16/11/2025).
Inarno menjelaskan, ketentuan free float 10 persen nantinya akan diterapkan bagi calon emiten yang melakukan penawaran umum perdana (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Setelah itu, persentase minimum akan bertahap naik ke 15 persen hingga mencapai 25 persen.
"Dengan langkah ini, kami berharap pasar modal Indonesia semakin likuid, transparan, dan lebih menarik bagi investor domestik maupun asing," tambahnya.
Sejumlah pengamat menilai kenaikan minimum free float saham akan mendorong keterbukaan informasi emiten dan memperkuat tata kelola perusahaan, namun tantangan terbesar adalah menyesuaikan struktur kepemilikan saham di perusahaan-perusahaan besar.*
(v/um)
MEDAN Setelah delapan hari terakhir viral, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, akhirnya mengirimkan Surat Hak Jawab
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim PSSI dikabarkan tengah memproses naturalisasi Demiane Agustien, pemain muda yang saat ini terdaftar di Arsenal U21. Pemain
OLAHRAGA
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat (KUR) BCA 2026 dapat menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat Badan Nasional Penanggulangan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggu
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Aksi demonstrasi mahasiswa yang mengatasnamakan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Binjai di Kantor Wa
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah berencana membagikan ponsel gratis yang dilengkapi rekening digital untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Badan Nasion
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung menerima audiensi Denny Indrayana, Refly Harun, dan sejumlah perwaki
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar ekspose atau gelar perkara terkait operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan
HUKUM DAN KRIMINAL