JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi ultimatum tegas kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai.
Ia memperingatkan, jika kinerja tidak membaik, pengawasan akan kembali melibatkan SGS (Societe Generale de Surveillance) seperti era Orde Baru.
"Saya tidak marah, tapi kita membutuhkan keseriusan dari seluruh jajaran Kemenkeu untuk memperbaiki kinerja Bea Cukai. Kalau tidak, wacana menggunakan SGS akan dijalankan seperti zaman Orde Baru," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (27/11/2025).
SGS adalah perusahaan multinasional asal Swiss yang menyediakan layanan inspeksi, verifikasi, pengujian, dan sertifikasi.
Menurut Purbaya, ancaman tersebut justru memicu semangat tim Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya.
Purbaya menegaskan, dengan semangat baru dan pengembangan software yang lebih cepat, DJBC diharapkan dapat menjalankan program-programnya lebih bersih dan efisien tanpa harus melibatkan pihak luar.
Dalam rapat, Menkeu menyoroti sejumlah permasalahan di Bea Cukai, termasuk praktik under-invoicing ekspor serta masuknya barang ilegal yang tidak terdeteksi sistem.
Ia mencontohkan ketidaksesuaian data ekspor-impor antara Indonesia dan Tiongkok yang kerap menimbulkan kecurigaan, sebagian disebabkan alur perdagangan melalui negara ketiga seperti Singapura.
"Ada under-invoicing ekspor dengan nilai lebih rendah, dan barang ilegal yang masuk tidak terdeteksi. Jadi pengawasan harus lebih cermat," tegas Purbaya.
Dengan ultimatum ini, Purbaya berharap Bea Cukai dapat memperbaiki kinerjanya secara menyeluruh, memastikan arus barang legal dan pajak ekspor-impor lebih akurat, serta mencegah praktik penyelundupan.*
(dw/dh)
Editor
: Adelia Syafitri
Menkeu Ultimatum Bea Cukai: Perbaiki Kinerja atau Pengawasan Kembali ke SGS