PSI Sebut Kader NasDem Bakal Merapat, Pengumuman Disiapkan Jadi “Kejutan”
JAKARTA Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan sejumlah kader Partai NasDem akan bergabung dalam waktu dekat. Namun, pengumuman r
POLITIK
TAPANULI TENGAH – Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, mengungkap dugaan pelanggaran perizinan oleh perusahaan kelapa sawit PT Sinar Gunung Sawit Raya (PT SGSR) dalam sebuah pertemuan terbuka bersama masyarakat Kecamatan Sirandorung pada Jumat (11/07/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Masinton menyampaikan bahwa PT SGSR diduga mengelola lahan seluas 451 hektare secara ilegal karena tidak memiliki dokumen perizinan lingkungan yang sah, termasuk PKKPR, IUP, dan dokumen lingkungan lainnya.
"Kegiatan ilegal ini tidak boleh dibenarkan dalam negara hukum. Kita tegakkan aturan dengan tegas," ujar Bupati Masinton kepada warga.
Temuan ini, kata Masinton, merupakan hasil evaluasi bersama antara Pemkab Tapteng dan pihak perusahaan yang sebelumnya dilakukan di Aula Kantor Bupati.
Selain area tersebut, Bupati juga menjelaskan bahwa dua Hak Guna Usaha (HGU) milik PT SGSR, masing-masing seluas 701 hektare dan 139 hektare, diketahui belum dilengkapi dokumen lingkungan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
Lebih jauh, Masinton menyoroti kewajiban kemitraan plasma yang belum dipenuhi oleh PT SGSR.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perkebunan, perusahaan perkebunan dengan HGU di atas 100 hektare wajib menyediakan minimal 20% dari luasan tersebut untuk kemitraan dengan masyarakat lokal.
"PT SGSR telah mengelola hampir 7.000 hektare lahan, namun tidak satupun dialokasikan untuk plasma. Ini pelanggaran serius yang akan kami tindak lanjuti," tegas Masinton.
Pemerintah Kabupaten Tapteng berkomitmen untuk menghentikan operasional perusahaan di wilayah yang bermasalah, hingga kewajiban legal dan sosial perusahaan dipenuhi.
Termasuk, kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) yang wajib dilaporkan secara rutin.
"Masyarakat Tapteng tidak boleh lagi hanya jadi penonton. Perusahaan wajib bermitra dan memberi manfaat nyata," ujarnya.
Sebagai langkah lanjut, Pemkab akan melakukan pengukuran ulang seluruh lahan HGU PT SGSR dan memastikan bahwa setiap aktivitas perkebunan berada dalam kerangka hukum dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.*
JAKARTA Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan sejumlah kader Partai NasDem akan bergabung dalam waktu dekat. Namun, pengumuman r
POLITIK
JAKARTA Rismon Sianipar menantang mantan rekannya, Roy Suryo, untuk berdebat terbuka terkait polemik dugaan ijazah Presiden ke7 RI Joko
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan perlunya perubahan mendasar dalam pola pengawasan internal di Kementerian K
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menghadiri pertemuan Pemerintah Aceh bersama Badan Legislasi DPR RI di Anjong Mon M
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengusulkan agar Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh ditetapkan minimal sebesar 2,5 pers
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menghadiri kegiatan Sinergi Ekonomi Kerakyatan dalam rangka mendukung Program Makan Bergizi Gr
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara mengenai viralnya siswa SMP di Kota Medan yang nekat menyeberangi pipa di a
PEMERINTAHAN
KALBAR Helikopter jenis Airbus H130 dengan nomor registrasi PKCFX jatuh di wilayah Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Kamis, 16 April
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen, termasuk surat pernyataan pengunduran diri para kepala Organisasi P
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan massa yang mengatasnamakan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gabungan Eksekutor Aktivis Muda Koordinator Wilayah Sumatera Utara
HUKUM DAN KRIMINAL