JAKARTA- PT Bank Negara Indonesia (BNI) kembali membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2025.
Program ini memberikan plafon pinjaman hingga Rp100 juta dengan suku bunga efektif hanya 6 persen per tahun, menawarkan solusi modal usaha yang cepat dan terjangkau.
Kehadiran KUR BNI 2025 diharapkan dapat mendorong pertumbuhan UMKM nasional, terutama dalam meningkatkan kapasitas produksi, kualitas layanan, dan ekspansi usaha.
Program ini juga membantu pelaku usaha memanfaatkan peluang bisnis tanpa terbebani cicilan tinggi.
Syarat Pengajuan KUR BNI 2025
Berdasarkan laman resmi BNI, syarat pengajuan KUR BNI antara lain:
Warga Negara Indonesia (WNI), minimal 21 tahun atau sudah menikah
Usaha telah berjalan minimal 6 bulan
Fotokopi e-KTP dan Kartu Keluarga (KK)
Fotokopi surat nikah bagi yang sudah menikah
Surat izin usaha (NIB) atau keterangan usaha dari pejabat berwenang
Fotokopi dokumen agunan untuk pinjaman di atas Rp100 juta
NPWP untuk pengajuan kredit lebih dari Rp50 juta
Tidak sedang menerima kredit produktif atau program lain di luar KUR
Bagi calon debitur yang tengah menerima KPR, KKB, atau kartu kredit dalam kondisi lancar tetap dapat mengajukan KUR BNI.
Cara Pengajuan KUR BNI 2025
Ada dua cara mengajukan KUR BNI, yakni online dan offline:
Online:
Kunjungi situs resmi eform.bni.co.id
Baca syarat dan ketentuan KUR, centang persetujuan
Lengkapi data diri dan usaha
Tunggu informasi dari pihak BNI
Tim BNI akan melakukan survei lokasi dan wawancara usaha
Proses persetujuan membutuhkan waktu 3-7 hari kerja
Offline:
Datang ke kantor cabang BNI terdekat dengan dokumen persyaratan
Ambil nomor antrean dan isi formulir pengajuan
Serahkan agunan jika diperlukan
Tim BNI melakukan survei dan wawancara
Proses persetujuan sekitar 3-7 hari kerja
Tabel Angsuran KUR BNI 2025 Plafon Rp100 Juta
BNI menawarkan angsuran fleksibel 12–60 bulan dengan bunga 6 persen per tahun (0,5 persen per bulan).
BNI menekankan bahwa KUR 2025 hadir sebagai solusi pembiayaan mudah dan cepat bagi UMKM untuk mengoptimalkan usaha di tengah dinamika ekonomi yang menantang.*
(dw/um)
JAKARTA Perselisihan antara petugas keamanan proyek MRT, Fiktor Harefa, dengan pengemudi mobil Toyota Alphard di kawasan Bundaran Hotel
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Febrie Adriansyah masih menerima hak kepegaw
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyebut pola korupsi yang terungkap melalui operasi tangkap tangan (OT
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Polres Binjai mengungkap 16 kasus peredaran narkotika serta sejumlah kasus kejahatan konvensional dalam kurun waktu satu bulan te
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH BESAR Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) Kampus 8 Aceh, Seulimum, Kabupaten Aceh Besar, menggelar kegiatan senam bersama pada J
PENDIDIKAN
MEDAN Dua saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang dugaan korupsi proyek Penataan Kawasan Waterfront City Pangururan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi penjualan aluminium alloy PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) kembali digelar di Pengadi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI, Soleman B. Ponto, menanggapi perdebatan mengenai mekanisme pengisian kekos
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Biodiesel 50 persen atau B50 yang menjadi salah satu langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memp
EKONOMI
BANDA ACEH Pemerintah mengalokasikan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi (rehabrekon) pascabencana untuk Aceh sebesar Rp58,973 trili
NASIONAL
