Kalapas Labuhan Ruku Sambut Silaturahmi PDPM Asahan, Bahas Sinergi Pembinaan
BATUBARA Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Labuhan Ruku menerima kunjungan silaturahmi dari Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) K
PEMERINTAHAN
BANDUNG — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menargetkan Program Penjaminan Polis (PPP) dapat mulai berlaku pada 2027, lebih cepat dari jadwal sebelumnya yang ditetapkan pada 2028.
Percepatan ini diajukan melalui usulan amandemen ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinan D. Purba, mengatakan percepatan itu penting agar perlindungan bagi pemegang polis dapat segera berjalan.Baca Juga:
"Existing-nya itu 1 Januari 2028. Sekarang yang kita propose ke DPR adalah 2027," ujarnya dalam kegiatan Literasi Menabung dan Berasuransi di Dago, Kabupaten Bandung, Sabtu, 6 Desember 2025.
Saat ini LPS memiliki aset Rp 273 triliun, jumlah yang belum termasuk dana khusus dari Program Penjaminan Polis.
Karena kontribusi PPP belum mulai dipungut, implementasi awal program akan mengandalkan dana cadangan LPS yang tersedia.
Purba menyebut Undang-Undang P2SK memberi mandat bahwa dana existing dapat digunakan sementara untuk kebutuhan penanganan industri asuransi.
"Ketika program penjaminan polis diberlakukan pertama kali, belum ada funding yang masuk.
Karena itu, UU P2SK sudah mengatur bahwa untuk penanganan asuransi dapat digunakan dana yang existing," katanya.
PPP merupakan amanat UU Nomor 4 Tahun 2023, yang bertujuan meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri asuransi.
LPS menyiapkan tiga skema penjaminan bagi pemegang polis: pembayaran klaim, pengalihan portofolio polis ke perusahaan sehat, serta pengembalian polis.
Nilai pertanggungan yang dijamin diprediksi berada pada kisaran Rp 500 juta–Rp 700 juta, atau sekitar 90 persen dari rata-rata nilai polis.
"Skema ini otomatis dilakukan LPS tanpa perlu pilihan dari pemegang polis," ujar Ferdinan.*
(d/dh)
BATUBARA Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Labuhan Ruku menerima kunjungan silaturahmi dari Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) K
PEMERINTAHAN
BATU BARA, SUMATERA UTARA Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Batu Bara kembali menjadi sorotan awak media. Program yang sej
KESEHATAN
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menegaskan perlunya keterlibatan sektor perbankan dalam upaya pem
HUKUM DAN KRIMINAL
MANDAILING NATAL Tim gabungan TNI melakukan penertiban terhadap aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di Desa Lingga Bayu, Kecama
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Personel Polsek Denpasar Selatan menindaklanjuti laporan masyarakat melalui layanan Call Center 110 terkait kecelakaan lalu lint
NASIONAL
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri mengeksekusi aset hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sebuah kisah pilu menimpa kawasan Pejaten Raya, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Seorang bayi perempuan berusia dua hari
NASIONAL
DENPASAR Pelayanan publik menjadi prioritas utama Polresta Denpasar, termasuk dalam penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM). Di Satuan Peny
NASIONAL
DENPASAR Kepolisian Resor Kota Polresta Denpasar melalui Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas) bersama Satuan Reserse Narkoba menggelar s
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Kecelakaan beruntun melibatkan sejumlah kendaraan terjadi di ruas Jalan Tol BinjaiLangsa pada Rabu, 4 Maret 2026. Insiden ters
PERISTIWA