Ferdinand Hutahaean Curiga Dakwaan Jaksa Direkayasa agar Jokowi Tak Hadir di Sidang
JAKARTA Praktisi hukum Ferdinand Hutahaean mempertanyakan penyusunan dakwaan jaksa dalam perkara dugaan penyebaran informasi terkait ijaz
POLITIK
BATU BARA, SUMATERA UTARA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Batu Bara kembali menjadi sorotan awak media.
Program yang sejatinya bertujuan meningkatkan asupan gizi anak sekolah dinilai masih minim pengawasan dan tindakan tegas dari pihak terkait, khususnya di Kecamatan Tanjung Tiram, Kamis (5/3/2026).
Sorotan ini bukan yang pertama. Sejumlah pemberitaan sebelumnya juga telah mengangkat persoalan serupa terkait kualitas menu dan kesesuaian anggaran MBG di beberapa sekolah dasar di daerah tersebut.Baca Juga:
Berdasarkan pantauan lapangan, menu MBG di SD Negeri 02 Desa Kampung Lalang disebut tidak sesuai dengan petunjuk teknis Badan Gizi Nasional (BGN). Sebagai kebijakan pemerintah pusat, program MBG seharusnya menerapkan standar harga dan komposisi gizi sesuai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SD kelas IV.
Dari informasi yang dihimpun, anggaran MBG per siswa berkisar Rp8.000. Namun, menu yang disajikan dinilai tidak mencerminkan nominal tersebut.
Awak media juga menyoroti tidak adanya label harga atau rincian komposisi menu yang dipajang secara terbuka di sekolah-sekolah, baik SD maupun sekolah menengah di Kecamatan Tanjung Tiram. Kondisi ini memunculkan pertanyaan terkait transparansi pengelolaan anggaran program.
Dugaan Mark Up Anggaran dan Kurangnya Gizi Seimbang
Lebih lanjut, muncul dugaan praktik mark up anggaran dalam pengadaan makanan MBG setelah ditemukan perbedaan signifikan antara nilai anggaran dan kualitas menu yang diterima siswa.
Di SD Negeri 01 Labuhan Ruku, misalnya, siswa kelas V hanya mendapatkan nasi dengan lauk dua potong nugget. Kondisi tersebut dinilai sangat memprihatinkan dan tidak sesuai dengan prinsip makanan bergizi seimbang sebagaimana tujuan awal program.
Sejumlah pihak menduga adanya upaya memperkaya diri oleh oknum penyelenggara melalui pengurangan kualitas maupun kuantitas menu.
Desakan Evaluasi dan Pengawasan Ketat
Masyarakat dan orang tua murid berharap adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di Kabupaten Batu Bara.
JAKARTA Praktisi hukum Ferdinand Hutahaean mempertanyakan penyusunan dakwaan jaksa dalam perkara dugaan penyebaran informasi terkait ijaz
POLITIK
ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mengakselerasi pemulihan ekonomi masy
EKONOMI
SIBOLGA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong Pemerintah Kota Sibolga untuk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tujuh orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi yang menj
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memilih tidak memberikan komentar terkait temuan dugaan pemborosan anggaran Program Ma
NASIONAL
MEDAN Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Joko Juliantono mengaku kini memiliki banyak pihak yang merasa terganggu sejak pemerintah menjalank
NASIONAL
MEDAN Lurah Paya Pasir, Syerly, menyampaikan permohonan maaf usai video dirinya yang diduga mengejek seorang warga saat menyampaikan kelu
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan penunjukan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru sepenuhny
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan aliran uang dalam perkara suap yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (K
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan pembentukan Dewan Pengawas untuk memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). D
NASIONAL