Kelompok Tani Gugat Bupati Simalungun ke PTUN, Sengketa Kebun Plasma Memanas
MEDAN Kelompok Tani Plasma Tunas Malela Simalungun Jaya menggugat Bupati Simalungun ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan terkait p
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA, SUMATERA UTARA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Batu Bara kembali menjadi sorotan awak media.
Program yang sejatinya bertujuan meningkatkan asupan gizi anak sekolah dinilai masih minim pengawasan dan tindakan tegas dari pihak terkait, khususnya di Kecamatan Tanjung Tiram, Kamis (5/3/2026).
Sorotan ini bukan yang pertama. Sejumlah pemberitaan sebelumnya juga telah mengangkat persoalan serupa terkait kualitas menu dan kesesuaian anggaran MBG di beberapa sekolah dasar di daerah tersebut.Baca Juga:
Berdasarkan pantauan lapangan, menu MBG di SD Negeri 02 Desa Kampung Lalang disebut tidak sesuai dengan petunjuk teknis Badan Gizi Nasional (BGN). Sebagai kebijakan pemerintah pusat, program MBG seharusnya menerapkan standar harga dan komposisi gizi sesuai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SD kelas IV.
Dari informasi yang dihimpun, anggaran MBG per siswa berkisar Rp8.000. Namun, menu yang disajikan dinilai tidak mencerminkan nominal tersebut.
Awak media juga menyoroti tidak adanya label harga atau rincian komposisi menu yang dipajang secara terbuka di sekolah-sekolah, baik SD maupun sekolah menengah di Kecamatan Tanjung Tiram. Kondisi ini memunculkan pertanyaan terkait transparansi pengelolaan anggaran program.
Dugaan Mark Up Anggaran dan Kurangnya Gizi Seimbang
Lebih lanjut, muncul dugaan praktik mark up anggaran dalam pengadaan makanan MBG setelah ditemukan perbedaan signifikan antara nilai anggaran dan kualitas menu yang diterima siswa.
Di SD Negeri 01 Labuhan Ruku, misalnya, siswa kelas V hanya mendapatkan nasi dengan lauk dua potong nugget. Kondisi tersebut dinilai sangat memprihatinkan dan tidak sesuai dengan prinsip makanan bergizi seimbang sebagaimana tujuan awal program.
Sejumlah pihak menduga adanya upaya memperkaya diri oleh oknum penyelenggara melalui pengurangan kualitas maupun kuantitas menu.
Desakan Evaluasi dan Pengawasan Ketat
Masyarakat dan orang tua murid berharap adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di Kabupaten Batu Bara.
MEDAN Kelompok Tani Plasma Tunas Malela Simalungun Jaya menggugat Bupati Simalungun ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan terkait p
HUKUM DAN KRIMINAL
MIMIKA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti minimnya penerangan di ruang kelas saat meninjau Sentra Pendidikan di Kabupaten Mim
NASIONAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan UndangUndang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menj
NASIONAL
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla (JK), menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah tokoh agama serta pelaku sejar
NASIONAL
JAKARTA Advokat Ahmad Khozinudin menuding pakar hukum tata negara Feri Amsari telah dikriminalisasi setelah dilaporkan ke Polda Metro Ja
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Peneliti Australian National University (ANU), Sana Jaffrey, menyoroti perubahan pendekatan politik Presiden ke7 RI Joko Widodo
POLITIK
JAKARTA Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Ia menilai progres
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran MA Nomor 1 Tahun 2026 sebagai pedoman bagi hakim dalam menerapkan pidana nonpenjar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB) hasil Muktamar VI Bali menggugat UndangUndang Partai Politik ke Mahkamah Konsti
POLITIK
BANDA ACEH Delegasi Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) melakukan kunjungan strategis ke sejumlah perguruan tinggi vokasi serta menja
PENDIDIKAN