Sambut Natal 2025, Bupati Karo Hadiri Kebaktian dan Luncurkan Layanan Publik
KABANJAHE Pemerintah Kabupaten Karo memulai rangkaian kegiatan Safari Natal Tahun 2025 dengan penuh sukacita dan semangat berbagi kasih. B
AGAMA
JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) akan memangkas insentif sebesar Rp 6 juta per hari bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Langkah ini diambil untuk menjaga kualitas dan mencegah insiden terkait keamanan pangan.
Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan dalam acara Koordinasi dan Evaluasi Program BGN di Hotel Aston Cirebon, Minggu (7/12/2025), bahwa dapur yang nilainya rendah atau tidak memenuhi standar akan mengalami pemotongan insentif. "Jangan sembarangan!" ujarnya.Baca Juga:
Insentif fasilitas SPPG diberikan sebagai kompensasi atas ketersediaan fasilitas yang memenuhi standar BGN dan bertujuan menjaga kesiapsiagaan (stand of readiness).
Besaran insentif ini tidak bergantung pada jumlah porsi yang dilayani, sehingga sempat memicu protes dari mitra dan yayasan yang merasa perlakuannya tidak adil.
Nanik menekankan prinsip keadilan tetap diterapkan.
Tim appraisal akan bekerja secara independen untuk menilai kepatuhan dapur terhadap SOP, kelengkapan standar MBG, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), sertifikasi halal, serta pelatihan relawan penjamah makanan.
Di Kota Cirebon, dari 21 SPPG yang beroperasi, 15 sudah memiliki SLHS, 11 sedang dalam proses pengajuan, dan 2 belum mendaftar.
Sedangkan di Kabupaten Cirebon, dari 139 SPPG, 106 telah memiliki SLHS, 24 dalam proses uji, dan 9 belum mengajukan.
Nanik memberi batas waktu satu bulan bagi yang belum mendaftar ke Dinas Kesehatan, jika tidak, SPPG akan disuspend.*
(d/dh)
KABANJAHE Pemerintah Kabupaten Karo memulai rangkaian kegiatan Safari Natal Tahun 2025 dengan penuh sukacita dan semangat berbagi kasih. B
AGAMA
MEDAN Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Provinsi Sumatera Utara masa bakti 20252028, di bawah kep
NASIONAL
SUMATERA UTARA Sebanyak dua kabupaten di Sumatera Utara masih dilaporkan terisolasi akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda
NASIONAL
BANDA ACEH Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa anggaran belanja tidak terduga (BTT) di
EKONOMI
ACEH BESAR Korban banjir bandang di Sumatera rencananya akan direlokasi ke hunian sementara (huntara) yang diperkirakan selesai dibangun
NASIONAL
BANDA ACEH Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, menyampaikan bahwa Provinsi Aceh membutuhkan angg
EKONOMI
ACEH BESAR Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menerjunkan dokter internship (magang) dan dokt
NASIONAL
BANDA ACEH Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, menyatakan seluruh masyarakat di Provinsi Aceh ki
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI, Prabowo Subianto, menegaskan agar seluruh jajaran pemerintah serius menangani bencana yang melanda Aceh hingga Suma
NASIONAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyoroti tindakan Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, yang meninggalkan wilayah terd
POLITIK