BREAKING NEWS
Jumat, 19 Desember 2025

Pemkab Deli Serdang Minta Roadmap TPID 2025–2027 Tak Sekadar Formalitas

Razali - Senin, 15 Desember 2025 20:28 WIB
Pemkab Deli Serdang Minta Roadmap TPID 2025–2027 Tak Sekadar Formalitas
Penegasan itu disampaikan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Deli Serdang, Hendra Wijaya, saat memberikan arahan dalam Rapat Pendahuluan Penyusunan Roadmap TPID 2025–2027 di Kantor Bupati Deli Serdang, Senin, 15 Desember 2025. (Foto: i
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

LUBUK PAKAM – Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menegaskan bahwa penyusunan Peta Jalan (Roadmap) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2025–2027 tidak boleh lagi bersifat normatif dan berulang.

Roadmap diminta disusun secara tajam, jelas dalam eksekusi, serta mampu memberikan dampak nyata terhadap pengendalian inflasi.

Penegasan itu disampaikan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Deli Serdang, Hendra Wijaya, saat memberikan arahan dalam Rapat Pendahuluan Penyusunan Roadmap TPID 2025–2027 di Kantor Bupati Deli Serdang, Senin, 15 Desember 2025.

Baca Juga:

"Dua tahun ke depan jangan lagi sekadar menyalin program lama. Kita butuh roadmap yang tegas, terukur, dan benar-benar berdampak pada pengendalian inflasi," kata Hendra.

Ia menyinggung pengalaman sepanjang 2025, ketika harga sejumlah komoditas pangan strategis—seperti cabai, beras, dan telur—sempat melonjak meskipun produksi daerah dinilai mencukupi.

Kondisi itu, menurutnya, menandakan persoalan inflasi tidak semata soal ketersediaan barang.

"Masalah utamanya ada pada lemahnya intervensi hulu dan panjangnya rantai distribusi," ujarnya.

Hendra menekankan sektor pertanian dan peternakan harus menjadi fokus utama roadmap TPID karena masih berada dalam kendali pemerintah daerah.

Intervensi tidak cukup dilakukan melalui operasi pasar atau subsidi harga yang bersifat sementara.

Pemerintah daerah, kata dia, harus masuk sejak awal melalui bantuan sarana produksi, pendampingan teknis, hingga skema kemitraan yang adil.

Dengan begitu, saat panen tiba, harga bisa dikendalikan tanpa merugikan petani dan peternak.

"Kalau biaya tanam dan produksi sudah dibantu pemerintah, maka ada ruang komitmen agar hasil panen dijual dengan harga wajar. Ini harus dirumuskan secara teknis dalam roadmap," ujarnya.

Editor
: Adelia Syafitri
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Inflasi Bali Terkendali, Koster Minta Penguatan Pasokan Menjelang Akhir Tahun
Inflasi Lampung September 2025 Tetap Terkendali
Pemprov Sumut Dorong Kendali Inflasi dan Akselerasi Digitalisasi Transaksi Daerah
Pemprov Sumut Siap Kendalikan Inflasi dan Percepat Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Pemkab Tapsel Salurkan Bantuan Beras untuk 18.844 Keluarga Penerima Manfaat
Wagub Sumut Soroti Pentingnya Produksi Pangan Lokal pada Rakor TPIP-TPID se-Sumatera
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru