DELI SERDANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang mendapatkan pengakuan nasional atas kinerja optimal dalam penerimaan pajak.
Penghargaan mitra strategis diserahkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam kepada Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, Selasa (16/12/2025).
Piagam penghargaan diberikan sebagai apresiasi atas keberhasilan Bupati mendorong capaian pembayaran dan rekonsiliasi pajak hingga berada pada level terbaik, tidak hanya di Sumatera Utara, tetapi juga di tingkat nasional.Baca Juga:
Keberhasilan ini didorong oleh kepatuhan pembayaran pajak Dana Desa dari 22 kecamatan. Tahun 2025, dari 380 desa, sebanyak 370 desa telah memenuhi kewajiban pajak Dana Desa, meningkat signifikan dibanding 300 desa pada 2024.
Kepala KPP Pratama Lubuk Pakam, Daniel Zebua, menyebut Deli Serdang sebagai daerah tercepat dan tertib dalam pelaksanaan rekonsiliasi pajak.
"Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari kepala desa telah mencapai 98 persen. Ini capaian luar biasa yang mencerminkan keseriusan pemerintah daerah," ujarnya.
Bupati Asri Ludin menegaskan kepatuhan pajak menjadi fondasi penting pembangunan daerah.
"Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dengan tertib administrasi dan kepatuhan pajak, kita bisa membangun pemerintahan yang sehat dan akuntabel," katanya.
Selain Bupati, penghargaan juga diberikan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Inspektorat atas peran aktif mendukung administrasi perpajakan.
Sementara Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, dan Dinas Pendidikan mendapat penghargaan sebagai perangkat daerah dengan kontribusi pajak terbesar tahun 2024.
Daniel menambahkan, sinergi lintas perangkat daerah dan kepemimpinan Bupati yang kolaboratif menjadi kunci keberhasilan.
"Pertumbuhan ekonomi positif 5,04 persen pada triwulan III 2025 menjadi sinyal optimistis bagi peningkatan penerimaan pajak," ujarnya.
Prestasi ini menjadikan Deli Serdang sebagai contoh praktik terbaik (best practice) pelaksanaan rekonsiliasi pajak di Indonesia, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.*
(ad)
JAKARTA Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum untuk memberantas tindak pidana pen
NASIONAL
JAKARTA Motif di balik aksi penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, akhirnya terungkap. Empat prajurit TNI yang men
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNG JABUNG TIMUR Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Diah Utami, resmi melantik sejumlah Ketua TP PKK kecamatan,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan di balik pemeriksaan berulang terhadap sejumlah biro travel haji dalam kasu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan ultimatum terakhir kepada Wikimedia Foundation untuk segera mendaftarkan
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Pengadilan Militer II08 Jakarta resmi menerima pelimpahan berkas perkara kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, A
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Situasi keamanan di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, kini memprihatinkan dan dikhawatirkan sudah berada di luar k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) di wilayah terdampak bencana di Sumatera untuk se
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah resmi membuka lowongan kerja besarbesaran untuk posisi manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan pegawai Kampun
NASIONAL
MEDAN Polemik pelaporan terhadap Muhammad Jusuf Kalla terkait dugaan penistaan agama menuai kritik dari berbagai pihak. Langkah pelapor
NASIONAL
