Cabjari Labuhan Deli Bantah Penetapan Tersangka Dana BOS MAS Farhan 'Salah Sasaran'
DELI SERDANG Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Deli Serdang di Labuhan Deli membantah pemberitaan media daring yang menyebut penetapan d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Pemerintah Kota Medan menemukan sejumlah Tempat Hiburan Malam (THM) tidak membayar Pajak Hiburan sebagaimana mestinya.
Para pengelola berdalih telah memenuhi kewajiban pajak, namun setelah ditelusuri, pajak yang dibayarkan hanya Pajak Restoran.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan, M. Agha Novrian, mengatakan praktik tersebut kerap dilakukan oleh pengusaha THM yang memiliki kafe atau restoran di lokasi usaha yang sama.Baca Juga:
"Ada beberapa THM yang kedapatan tidak membayar Pajak Hiburan dengan berlindung di balik Pajak Restoran. Mereka mengaku sudah bayar pajak, tetapi setelah dicek yang dibayar hanya Pajak Restoran," kata Agha, Jumat, 19 Desember 2025.
Menurut Agha, konsep usaha restoran atau kafe berbeda dengan tempat hiburan malam, meskipun berada dalam satu kawasan.
Perbedaan aktivitas usaha tersebut berimplikasi pada jenis pajak yang harus dibayarkan.
"Pajak restoran dikenakan atas aktivitas makan dan minum. Sementara tempat hiburan memiliki kewajiban Pajak Hiburan. Itu dua hal berbeda dan tidak bisa disamakan," ujarnya.
Bapenda Kota Medan, kata Agha, telah melakukan penertiban terhadap sejumlah THM yang terbukti tidak patuh.
Meski sempat mengelak, sebagian pengelola akhirnya membayar Pajak Hiburan. Namun, masih ditemukan pembayaran yang nilainya belum sesuai dengan ketentuan.
"Kami terus menegaskan agar pengusaha tidak menghindari kewajiban Pajak Hiburan dengan alasan sudah membayar Pajak Restoran," kata dia.
Selain sektor hiburan, Bapenda Medan juga memperketat pengawasan terhadap Pajak Restoran.
Salah satu strategi yang dilakukan adalah menempatkan petugas untuk memantau langsung aktivitas transaksi di restoran dan kafe yang dinilai memiliki potensi pajak besar.
DELI SERDANG Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Deli Serdang di Labuhan Deli membantah pemberitaan media daring yang menyebut penetapan d
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Padangsidimpuan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke18 dengan menyal
POLITIK
PALAS Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Padang Lawas, Soemarlin Halomoan Ritonga, resmi dicopot dari jabatannya beberapa hari lalu. Penco
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPTENG Warga di Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, kembali menghadapi ancaman banjir sa
PEMERINTAHAN
BINJAI Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (Depicab) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Kota Binjai periode 20262027 resm
POLITIK
TEPI BARAT Pemerintah Israel barubaru ini menyetujui proses pendaftaran lahan di Tepi Barat sebagai properti negara. Kementerian Luar
INTERNASIONAL
ACEH UTARA Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil atau yang akrab disapa Ayahwa, mengungkap fakta mengejutkan terkait dampak banjir besar yan
PERISTIWA
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah kabar yang menyebut adanya temuan uang tunai Rp920 miliar saat penggeledahan rumah pejabat
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Polda Aceh menyerahkan ratusan paket daging meugang kepada masyarakat dan awak media, Senin (16/2/2026), sebagai bagian dari
PEMERINTAHAN
JAKARTA Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai, PDI Perjuangan (PDIP) memiliki alasan strategis yang sangat kuat untuk kembali
POLITIK