BPA Luncurkan BPA Fair 2026, Dorong Optimalisasi Lelang Aset Negara dengan Target Rp100 Miliar Lebih
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026 sebesar Rp3.207.459,00 per bulan, naik 7,04% dibandingkan UMP Bali Tahun 2025.
Penetapan ini berdasarkan hasil Sidang Dewan Pengupahan Provinsi Bali yang digelar pada 18 Desember 2025.
Dalam sidang tersebut, Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur Pemerintah, Akademisi/Pakar, Organisasi Pengusaha, dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, juga merekomendasikan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2026 untuk sektor pariwisata, yakni bidang Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum dengan turunan hotel bintang, sebesar Rp3.267.693,00 per bulan, meningkat 7,04% dari tahun sebelumnya.Baca Juga:
Keputusan Gubernur Bali Nomor 1011/03-M/HK/2025 yang ditetapkan pada 19 Desember 2025 ini mulai berlaku efektif 1 Januari 2026.
Gubernur Bali, Wayan Koster, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Dewan Pengupahan Provinsi yang berhasil menyelesaikan tugas tepat waktu, bahkan sebelum batas akhir penetapan tanggal 24 Desember 2025.
"Penetapan UMP dan UMSP ini merupakan hasil kolaborasi konstruktif antara pemerintah, akademisi, pengusaha, dan pekerja. Sinergi ini penting untuk memastikan upah yang adil, sejalan dengan kebutuhan hidup layak pekerja, serta keberlanjutan usaha bagi perusahaan," ujar Gubernur Koster.
Gubernur Koster menekankan, ke depan, kolaborasi tersebut harus terus diperkuat melalui pembinaan, sosialisasi, dan pengawasan implementasi UMP dan UMSP di lapangan.
Hal ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan daya saing dunia usaha di Bali.
Penetapan UMP dan UMSP Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi Bali untuk menjamin perlindungan hak pekerja sekaligus mendorong keberlanjutan sektor ekonomi strategis, khususnya pariwisata yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Provinsi Bali.*
(ad)
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Saiful Bahri alias Pon (47), kurir narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Rancangan UndangUndan
POLITIK
BATU BARA Wacana pemekaran wilayah yang mengusung pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali memantik perhatian publik. Kali ini
POLITIK
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi bauran energi, termasuk opsi pengembangan P
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi survival mode ekonomi di tengah
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar be
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19.000 e
EKONOMI
JAKARTA Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan keberatan atas perce
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN