PSI Buka Suara soal Laporan terhadap Jusuf Kalla: 1000 Persen Jokowi Tak Terlibat!
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
DENPASAR, – Bali memulai babak baru perencanaan jangka panjang dengan ditetapkannya Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Era 2025–2125.
Langkah ini dimulai dengan prosesi sakral di Pura Penataran Agung Besakih dan dikukuhkan melalui Peraturan Daerah sebagai pedoman pembangunan di seluruh kabupaten dan kota se-Bali.
Gubernur Bali, I Wayan Koster, menegaskan bahwa haluan pembangunan ini bukan sekadar dokumen administratif.Baca Juga:
"Haluan ini bukan sekadar gagasan, tetapi sudah menjadi norma yang memberi arah, batas, dan kewajiban. Karena itu Bali memilih waktu pelaksanaan yang jelas, dimulai tahun 2025," ujarnya saat peresmian di Gedung Ksirarnawa, Denpasar, Senin (22/12).
Secara teknis, haluan ini menjadi dasar penyusunan RPJPD Semesta Berencana 2025–2045 dan RPJMD 2025–2029, sekaligus menjadi rujukan bagi visi misi kepala daerah hingga 2030.
Dengan demikian, pembangunan Bali diharapkan berjalan terpola, konsisten, dan tidak sporadis, sambil tetap memuliakan alam, budaya, dan nilai-nilai sosial.
Nilai Pancasila ditegaskan sebagai landasan idiil, dipadukan dengan kearifan lokal Bali, untuk memastikan pembangunan menyentuh aspek kesejahteraan masyarakat, pelestarian budaya, dan kelestarian lingkungan.
Koster menekankan, pembangunan Bali harus berangkat dari budaya lokal, karena di situlah nilai dan kekuatan ekonomi tumbuh.
Haluan pembangunan ini juga menekankan etika kolektif: menyingkirkan egoisme, menjaga alam, memuliakan manusia, serta mewariskan Bali yang utuh bagi generasi mendatang.
"Semua bergerak bersama, dalam satu kompas pembangunan yang sadar dan bertanggung jawab," ujar Koster.
Dengan pengukuhan ini, Bali menegaskan komitmen untuk membangun masa depan secara holistik—niskala dan sakala berjalan beriringan, untuk generasi yang belum lahir agar tetap menemukan Bali yang utuh, bermartabat, dan sejahtera.*
(dh)
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
JAKARTA Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria bagi masyarakat yang berhak menerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ata
NASIONAL
JAKARTA PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat kinerja positif Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang pekan perdagangan 1317 Apri
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla atau JK mempertanyakan mengapa isu ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo menjadi persoalan yang
POLITIK
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu rujuk
NASIONAL
JAKARTA Polemik sengketa lahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, kembali memanas setelah kedua pihak yang berkonflik samasama mengkl
NASIONAL
JAKARTA TNI Angkatan Laut (TNI AL) membenarkan adanya pergerakan kapal perang Amerika Serikat di kawasan Selat Malaka yang sebelumnya rama
NASIONAL
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, memaparkan sejumlah program unggulan Pemerintah Kota Medan dalam pertemuan dengan Komando
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada para Ketua DPRD seIndonesia dalam kegiatan retret yang digelar di Akademi
NASIONAL
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk segera menuntaskan penyelesaian kasus yang menimpa nas
HUKUM DAN KRIMINAL