Prabowo Minta Kementerian Pinjamkan Aset Nganggur untuk Percepat Sekolah Rakyat
TABANAN Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian dan lembaga untuk meminjamkan aset bangunan yang tidak terpakai agar dapat dimanfa
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR, SUMUT — Dewan Pengupahan Kota (DPK) Pematangsiantar menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Pematangsiantar tahun 2026 sebesar Rp 3.228.971, naik 7,9 persen dibanding UMK 2025 yang sebesar Rp 2.992.559.
Keputusan ini mengikuti pedoman Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara, menyesuaikan pertumbuhan ekonomi kota dan inflasi.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar, Robert Samosir, menyampaikan kenaikan UMK didasarkan pada pertumbuhan ekonomi Kota Pematangsiantar sebesar 4,61 persen, sedikit lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang mencapai 4,75 persen, dengan tingkat inflasi 5,32 persen.Baca Juga:
"Pertumbuhan ekonomi Kota Siantar 4,61 persen, sedangkan Provinsi Sumut 4,75 persen. UMK naik dari Rp 2.992.559 menjadi Rp 3.228.949 sesuai pedoman UMP, atau naik 7,9 persen," ujar Robert, Rabu (24/12/2025).
UMK baru akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2026, sesuai PP No 49 Tahun 2025 tentang pengupahan.
Meski kenaikan UMK disambut baik, sejumlah serikat pekerja menilai keputusan ini belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan hidup layak (KHL) buruh di Pematangsiantar.
Ketua Serikat Pekerja Pemuda Mandiri (SPPM) Kota Pematangsiantar, Ferry Simarmata, menyatakan:
"Penetapan UMK hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi, tanpa mempertimbangkan KHL. Idealnya kenaikan 8-10 persen disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak buruh."
Ferry juga menyoroti masih lemahnya kepatuhan perusahaan terhadap UMK yang berlaku. Banyak buruh menerima upah jauh di bawah standar.
Untuk mencegah pelanggaran berulang, SPPM mendesak Dinas Tenaga Kerja Kota Pematangsiantar membentuk Satuan Tugas Pengupahan sebagai instrumen pengawasan dan perlindungan buruh.
"Tanpa pengawasan serius, kenaikan UMK hanya akan menjadi angka di atas kertas," tegas Ferry.
Kenaikan UMK ini sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, pengusaha, dan aparat pengawasan ketenagakerjaan untuk memastikan implementasi upah minimum berjalan profesional, transparan, dan berkeadilan.*
(tm/dh)
TABANAN Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian dan lembaga untuk meminjamkan aset bangunan yang tidak terpakai agar dapat dimanfa
NASIONAL
BENER MERIAH Gempa bumi dengan magnitudo 4,2 mengguncang wilayah Kabupaten Bener Meriah, Aceh, pada Minggu (7/6/2026) siang. Badan Meteo
PERISTIWA
BANDA ACEH Kepulangan jemaah haji Embarkasi Aceh Tahun 1447 H/2026 M dijadwalkan berlangsung selama 16 hari, mulai 15 hingga 30 Juni 202
NASIONAL
JAKARTA Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyebut Presiden Partai Buruh Said Iqbal akan
NASIONAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merespons usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang menginginkan agar war
NASIONAL
TABANAN Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa upaya untuk mewujudkan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia membutuhkan
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah terus mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah di Indonesia agar dapat digunakan pada Tahun Ajaran 2
NASIONAL
MEDAN Presiden ke7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan menyaksikan langsung pertandingan Piala AFF U19 antara Tim
NASIONAL
TABANAN Presiden Prabowo Subianto mengaku puas sekaligus gembira melihat perkembangan program Sekolah Rakyat yang kini mulai mendapatkan
PENDIDIKAN
TABANAN Presiden Prabowo Subianto memberikan pesan motivasi kepada para siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 di Tabanan, Bali
NASIONAL