Pemerintah Aceh dan DPR Sepakat Fokus Kewenangan dan Fiskal dalam Revisi UUPA
JAKARTA Pemerintah Aceh bersama pimpinan DPR Aceh dan Forum Bersama Anggota DPR RI dan DPD RI (Forbes Aceh) kembali membahas lanjutan re
PEMERINTAHAN
JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan aturan baru terkait pengelolaan rekening tidak aktif atau rekening dormant.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan rekening/" target="_blank">Rekening pada Bank Umum.
Aturan ini bertujuan menyeragamkan pengelolaan rekening perbankan sekaligus memperkuat perlindungan nasabah secara nasional.Baca Juga:
Dalam beleid tersebut, rekening dinyatakan sebagai dormant apabila tidak terdapat aktivitas transaksi selama lebih dari 1.800 hari atau setara lima tahun, baik transaksi masuk, penarikan dana, maupun pengecekan saldo.
Ketentuan ini berlaku bagi seluruh bank umum yang berada di bawah pengawasan OJK.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan penetapan batas waktu lima tahun memiliki dasar hukum yang kuat.
Ketentuan tersebut merujuk pada Pasal 467 dan Pasal 468 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terkait daluwarsa hak atas simpanan.
"Pengaturan masa lima tahun ini juga disusun berdasarkan kajian OJK serta mengacu pada praktik pengelolaan rekening di berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, Singapura, Hong Kong, Australia, dan Malaysia," ujar Dian dalam keterangan tertulis, Sabtu, 27 Desember 2025.
Selain aspek hukum, kebijakan ini juga ditujukan untuk memperkuat tata kelola perbankan.
OJK menilai rekening dormant berpotensi menimbulkan risiko, mulai dari penyalahgunaan hingga praktik penipuan, apabila tidak dikelola secara optimal.
Melalui POJK tersebut, OJK mewajibkan setiap bank memiliki kebijakan dan prosedur operasional yang jelas dalam mengelola rekening dormant.
Bank juga diwajibkan menyediakan mekanisme pengawasan serta kemudahan bagi nasabah untuk mengaktifkan kembali atau menutup rekening dormant, baik melalui kantor cabang maupun kanal digital.
JAKARTA Pemerintah Aceh bersama pimpinan DPR Aceh dan Forum Bersama Anggota DPR RI dan DPD RI (Forbes Aceh) kembali membahas lanjutan re
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengakui pemerintah masih memiliki sejumlah kekurangan dalam menjalankan berbagai program
NASIONAL
YOGYAKARTA Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko angkat bicara terkait kericuhan dalam acara dis
PERISTIWA
SUBULUSSALAM Jalur penghubung Aceh dan Sumatera Utara yang menjadi jalur utama mobilitas warga sekaligus distribusi logistik di wilayah
PERISTIWA
JAKARTA Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai anggaran Rp14 triliun yang disiapkan pemerintah untuk program revitalisasi
PENDIDIKAN
MAKKAH Umat Islam memasuki tahun baru Hijriah 1448 H yang bertepatan dengan 1 Muharram. Di Makkah, Arab Saudi, momen pergantian tahun in
AGAMA
JAKARTA PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kembali menghadirkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2026 sebagai upaya memperluas akses p
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengeluarkan kebijakan larangan penggunaan rokok elektronik atau vape bagi aparatur sipil n
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution melepas kontingen Sumut yang akan mengikuti Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesp
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyambut positif gagasan Perkumpulan Pengusaha Air Sejahtera (PERANTARA) yang menawarkan program penyed
PEMERINTAHAN