KCP BSI dan SPKT Polda Aceh Resmi Tempati Gedung Baru di Lingkungan Mapolda
BANDA ACEH Polda Aceh mengumumkan bahwa Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Syariah Indonesia (BSI) Polda Aceh kini resmi beroperasi di ge
NASIONAL
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, membuka peluang untuk menyetop impor Solar lebih cepat dari target awal April 2026.
Menurut Bahlil, apabila kajian menunjukkan pasokan Solar dalam negeri cukup atau bahkan surplus, pemerintah bisa menghentikan impor mulai Januari hingga Februari 2026.
"Kami lihat saja kalau Januari dan Februari tak perlu impor, ya tidak usah. Ngapain impor?" kata Bahlil di Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Plumpang, Minggu (28/12/2025).Baca Juga:
Keputusan ini sangat bergantung pada kesiapan Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, yang dijadwalkan mulai beroperasi Januari 2026.
RDMP membutuhkan waktu sekitar tiga bulan untuk berproduksi maksimal dan mulai mendistribusikan produk kilang, termasuk Solar.
Bahlil memperkirakan surplus Solar bisa mencapai 3–4 juta kiloliter pada 2026.
Selain Pertamina, penyetopan impor Solar juga berlaku untuk operator SPBU swasta. Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menyebut bahwa operator SPBU swasta telah diminta berkoordinasi dengan Pertamina terkait pemenuhan pasokan Solar.
"Hanya sampai Maret mereka bisa mengajukan kuota impor. Setelah itu, produksi dalam negeri dari kilang Pertamina yang akan memenuhi kebutuhan," ujarnya.
Laode menegaskan, penyetopan impor Solar tidak memerlukan aturan baru karena secara otomatis akan tertuang dalam Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS-NK).
Setelah masa penyesuaian tiga bulan, Solar hasil olahan RDMP Balikpapan akan mulai didistribusikan ke badan usaha hilir migas swasta.
Dengan begitu, pemerintah menargetkan April 2026 seluruh impor Solar dapat dihentikan, seiring adanya tambahan produksi dalam negeri yang mencukupi kebutuhan nasional.*
(bb/ad)
BANDA ACEH Polda Aceh mengumumkan bahwa Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Syariah Indonesia (BSI) Polda Aceh kini resmi beroperasi di ge
NASIONAL
LANGKAT Acara lepas sambut Komandan Batalyon Infanteri Raider 100/Prajurit Setia (Yonif Raider 100/PS) berlangsung khidmat di Markas Yon
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas membantah tudingan bahwa Pemerintah Kota Medan tidak memenuhi komitmen pembiayaan akomoda
OLAHRAGA
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempercepat pelaksanaan kegiatan fisik gun
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap belasan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Jakarta Barat se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menggeledah kantor Badan Gizi Nasional (BGN) d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah karyawan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak diperkenankan memasuki kantor pada Rabu, 3 Juni 2026, setelah Kejaksaan Agung
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendukung langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang mengusut dugaan tindak pidana korupsi
NASIONAL
JAKARTA Oditur militer menuntut empat prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontra
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) ke11 sepanjang 2026. Kali ini, penindakan dil
HUKUM DAN KRIMINAL