ACEH BESAR – Rapat Anggota Tahunan (RAT) perdana Koperasi Merah Putih Syariah Gampong Lam Lumpu, Kecamatan Pekan Bada, Aceh Besar, digelar pada Sabtu, 24 Januari 2026.
Rapat tersebut dibuka oleh Alfizal yang mewakili Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh Besar.
Dalam sambutan yang dibacakan Alfizal, Kepala Dinas Koperasi Aceh Besar menyampaikan bahwa koperasi memiliki landasan hukum yang kuat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta Undang-Undang Dasar 1945.Baca Juga:
Koperasi diposisikan sebagai pilar ekonomi nasional yang disusun sebagai usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah daerah, kata Alfizal, juga menjalankan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
Hingga kini, di Kabupaten Aceh Besar telah terbentuk sebanyak 603 Koperasi Desa Merah Putih.
Dalam amanatnya, Kepala Dinas menekankan bahwa pelaksanaan RAT merupakan bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada anggota, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.
Rapat anggota menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, sehingga setiap keputusan harus mencerminkan kepentingan anggota.
"Kemajuan koperasi tidak semata-mata diukur dari besarnya sisa hasil usaha, tetapi dari seberapa besar pelayanan yang mampu diberikan kepada anggota," ujar Alfizal.
Sementara itu, Camat Pekan Bada, Salamuddin ZM, menyatakan pemerintah kecamatan mendukung penuh keberadaan Koperasi Desa Merah Putih.
Ia menilai Koperasi Merah Putih Syariah Gampong Lam Lumpu sebagai salah satu koperasi tercepat pembentukannya di Kecamatan Pekan Bada.
Ketua Koperasi Merah Putih Syariah Gampong Lam Lumpu, Haji Irawan, melaporkan bahwa koperasi saat ini memiliki 122 anggota aktif.
Adapun pembangunan gedung koperasi masih dalam tahap awal dengan progres sekitar 12 persen.
Rapat anggota perdana tersebut turut dihadiri Ketua Pengawas Syariah Koperasi Merah Putih Syariah Gampong Lam Lumpu, Samsul Bahri. Rapat dipimpin oleh Amri Abdullah dan didampingi Iskandar Lubis.*
(dh)
JAKARTA Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menegaskan, mekanisme keadilan restoratif atau resto
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan sejarah dan perkembangan institusi Polri dalam Rapat Kerja bersama Komisi III D
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr H Anton Achmad Saragih, secara resmi membuka Mushabaqah Tilawatil Qur&039an Nasional (MTQN) Ke18 Tah
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Generasi muda perlu mengubah paradigma terhadap wakaf. Transformasi wakaf dari instrumen tradisional menjadi bagian dari gaya
EKONOMI
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyatakan siap menghadapi sidang l
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan capaian penanganan kasus judi online (judol) selama rapat kerja dengan Komisi I
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim MIT Subdit III Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara berhasil menangkap pelaku pencurian yang menyere
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan optimalisasi layanan 110 Polri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan capaian kinerja Polri sepanjang tahun 2025 yang menembus angka 91,54 persen, ma
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memuji transformasi Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dinilai
HUKUM DAN KRIMINAL
