BANDA ACEH — Bank Indonesia (BI) memperkuat upaya percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Aceh menjelang pemberlakuan Wajib Halal Oktober 2026.
Melalui Bagian Pengembangan UMKM, BI menggelar diskusi strategis yang melibatkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) se-Aceh di Banda Aceh, Senin, 9 Februari 2026.
Diskusi ini membahas strategi perluasan sertifikasi halal bagi UMKM, baik melalui skema reguler maupun skema pernyataan mandiri (self declare).Baca Juga:
Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi halal sekaligus memperkuat daya saing UMKM di pasar nasional dan global.
Ketua LP3H UIN Ar-Raniry, Dr. Jalaluddin, M.A., yang menjadi salah satu peserta diskusi, menilai Bank Indonesia menunjukkan komitmen kuat dan konsisten dalam mendorong penguatan ekonomi daerah berbasis UMKM, termasuk melalui pengembangan ekosistem halal.
"Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan LPH dan LP3H di Aceh, baik dari perguruan tinggi maupun lembaga nonkampus. Diskusi ini menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk menyukseskan pemberlakuan Wajib Halal Oktober 2026," ujar Jalaluddin.
Ia menjelaskan, LPH UIN Ar-Raniry diwakili oleh Sekretaris Program Studi Manajemen Industri Halal, Isnailina, M.A., sementara LP3H dihadiri langsung oleh dirinya.
Keduanya merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry. Kehadiran unsur akademisi ini menegaskan peran perguruan tinggi dalam memperkuat ekosistem halal di Aceh.
Diskusi juga dihadiri Direktur Eksekutif Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Aceh Prof. Syahrizal, M.A., serta perwakilan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Aceh.
Pemerintah daerah, kata Jalaluddin, memberikan dukungan penuh terhadap percepatan sertifikasi halal sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi syariah Aceh.
"Melalui sinergi antara BI, LPH, LP3H, akademisi, dan pemerintah daerah, kami berharap implementasi Wajib Halal 2026 berjalan optimal dan UMKM Aceh semakin berdaya saing," kata Jalaluddin.*
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah keberadaan penyidik bernama Bayu Sigit yang disebutsebut meminta uang hingga Rp10
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Kepolisian Republik Indonesia (Polri) lahir dari rakyat dan harus selalu menjadi poli
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai memberikan dampak ekonomi, khususnya bagi petani s
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, untuk mengumpulkan seluruh video yang menampi
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menanggapi tuduhan yang menyebut anggota TNI sebagai penjahat perang dan pelanggar hak asasi manusia (
NASIONAL
JAKARTA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengusulkan agar Indonesia meniru langkah India dalam perbaikan pasar modal. Ketua DEN, Luhut B. Pa
EKONOMI
TABANAN Kodim 1619/Tabanan menyiagakan seluruh personel untuk mengamankan kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka
NASIONAL
BADUNG Jajaran Polsek Kuta Selatan meningkatkan kehadiran di kawasan wisata strategis melalui Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), g
NASIONAL
DENPASAR Kapolsek Denpasar Barat, Kompol Ni Wayan Adnyani Prabawati, S.I.K., menggelar kegiatan Sambang Kamtibmas yang dirangkaikan deng
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa bangsa Indonesia menghadapi gangguan dari pihak luar yang mencoba menurunkan moral da
NASIONAL
