BANDA ACEH — Bank Indonesia (BI) memperkuat upaya percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Aceh menjelang pemberlakuan Wajib Halal Oktober 2026.
Melalui Bagian Pengembangan UMKM, BI menggelar diskusi strategis yang melibatkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) se-Aceh di Banda Aceh, Senin, 9 Februari 2026.
Diskusi ini membahas strategi perluasan sertifikasi halal bagi UMKM, baik melalui skema reguler maupun skema pernyataan mandiri (self declare).Baca Juga:
Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi halal sekaligus memperkuat daya saing UMKM di pasar nasional dan global.
Ketua LP3H UIN Ar-Raniry, Dr. Jalaluddin, M.A., yang menjadi salah satu peserta diskusi, menilai Bank Indonesia menunjukkan komitmen kuat dan konsisten dalam mendorong penguatan ekonomi daerah berbasis UMKM, termasuk melalui pengembangan ekosistem halal.
"Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan LPH dan LP3H di Aceh, baik dari perguruan tinggi maupun lembaga nonkampus. Diskusi ini menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk menyukseskan pemberlakuan Wajib Halal Oktober 2026," ujar Jalaluddin.
Ia menjelaskan, LPH UIN Ar-Raniry diwakili oleh Sekretaris Program Studi Manajemen Industri Halal, Isnailina, M.A., sementara LP3H dihadiri langsung oleh dirinya.
Keduanya merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry. Kehadiran unsur akademisi ini menegaskan peran perguruan tinggi dalam memperkuat ekosistem halal di Aceh.
Diskusi juga dihadiri Direktur Eksekutif Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Aceh Prof. Syahrizal, M.A., serta perwakilan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Aceh.
Pemerintah daerah, kata Jalaluddin, memberikan dukungan penuh terhadap percepatan sertifikasi halal sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi syariah Aceh.
"Melalui sinergi antara BI, LPH, LP3H, akademisi, dan pemerintah daerah, kami berharap implementasi Wajib Halal 2026 berjalan optimal dan UMKM Aceh semakin berdaya saing," kata Jalaluddin.*
DENPASAR Untuk memastikan harga 14 bahan kebutuhan pokok penting (Bapoting) tetap stabil dan penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) sesu
EKONOMI
GIANYAR Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, S.I.K. meresmikan Satuan Polisi Pangan dan Gizi (SPPG) Polri Polres Gianyar yang berl
NASIONAL
BANDAR LAMPUNG Dugaan pungutan liar (pungli) dalam penerimaan honorer di Pemkot Bandar Lampung tahun 20242025 semakin mengemuka. Zulk
POLITIK
BANDA ACEH Menyambut bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., menyalurkan bantuan kurma
NASIONAL
BANDA ACEH Delegasi United Nations Department of Safety and Security (UNDSS) melakukan kunjungan kerja ke Polda Aceh pada Jumat, 13 Febr
NASIONAL
MEDAN Pimpinan Pusat (PP) ISARAH bersama Pimpinan Wilayah ISARAH Sumatera Utara memperkuat kolaborasi strategis dengan Universitas Al Wa
PENDIDIKAN
MEDAN Kesaksian mantan Direktur Operasional (Dirops) PTPN2 Wisnu Budi Arif dalam sidang lanjutan perkara korupsi penjualan 8.000an hek
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden ke7 RI Joko Widodo menyatakan setuju jika UndangUndang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dikembalikan ke versi se
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita lima koper berisi uang tunai senilai lebih dari Rp 5 miliar dalam penggeledahan di wi
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menepis kabar yang menyebut dirinya akan menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantim
POLITIK
