Ekonomi Kerthi Bali Jadi Fondasi, Koster Dorong UMKM dan IKM Lokal untuk Perkuat Kedaulatan Pangan di Bali

DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan penerapan Ekonomi Kerthi Bali harus dijalankan secara serius agar provinsi ini mampu berdikari secara ekonomi sekaligus berdaulat di bidang pangan.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Keuangan Daerah (TP2DD) Provinsi Bali di Auditorium Bank Indonesia Perwakilan Bali, Selasa (10/2).

Menurut Koster, pembangunan ekonomi Bali harus berakar pada nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan leluhur, serta dijalankan konsisten dari hulu hingga hilir.

Baca Juga:

• Dorong Digitalisasi, Pemkab Batu Bara Ikuti Rakorwil P2DD 2026 Secara Daring

"Di hulu, pemerintah membuat regulasi yang memihak IKM/Koperasi lokal sebagai penggerak ekonomi Bali, dan di hilir memastikan IKM/Koperasi menyerap sumber daya lokal, serta masyarakat membeli produk lokal. Perputaran ekonomi Bali inilah yang akan membuat ekonomi Bali bisa berdikari," tegasnya.

Gubernur jebolan ITB ini menekankan pentingnya strategi ekonomi yang terintegrasi antara kebijakan makro dan penguatan ekonomi mikro. UMKM, IKM, dan koperasi harus terus diperkuat sebagai penggerak utama ekonomi daerah.

"Ekonomi Kerthi Bali harus dipelajari dan dijalankan secara sungguh-sungguh. Jika ini terwujud, Bali akan benar-benar berdikari secara ekonomi dan berdaulat di bidang pangan," imbuhnya.

Secara kinerja, Bali mencatat pertumbuhan ekonomi 2,58 persen, dengan inflasi tertinggi di Kota Denpasar 3,60 persen dan terendah di Kabupaten Badung 1,09 persen.

Secara month-to-month (m-to-m) dan year-to-date (y-to-d), Bali bahkan mencatat deflasi 0,34 persen, menunjukkan tekanan harga relatif terkendali.

Koster menegaskan sektor pangan masih menjadi faktor utama pembentuk inflasi. Oleh karena itu, kedaulatan pangan harus terus diperkuat melalui peningkatan produksi lokal, kepastian pasokan, serta kelancaran distribusi.

Pemerintah Provinsi Bali mendorong penggunaan produk lokal melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018, yang terbukti menggerakkan perekonomian lokal, misalnya penggunaan kain endek Bali yang menghidupkan perajin dan pedagang.

Gubernur Koster menambahkan, stabilitas politik, keamanan, dan sosial menjadi modal penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Bali termasuk salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi nasional, meskipun sangat bergantung pada sektor pariwisata, yang berkontribusi sekitar 60 persen terhadap PDRB daerah.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali R. Erwin Soeriadimadja menekankan pentingnya sinergi TPID melalui strategi 4K—ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif—terutama menjelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri.

Selain itu, TP2DD dinilai meningkatkan efisiensi ekonomi, transparansi pengelolaan keuangan, serta memperkuat ketahanan ekonomi Bali.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menambahkan pengendalian inflasi Bali erat kaitannya dengan penguatan ketahanan dan kedaulatan pangan, khususnya untuk komoditas strategis seperti beras, cabai, bawang, dan hortikultura, melalui kerja sama pemerintah daerah, Bulog, BUMD pangan, dan pelaku usaha.*

(dh)

Dorong Digitalisasi, Pemkab Batu Bara Ikuti Rakorwil P2DD 2026 Secara Daring

Jaga Inflasi dan Pangan, Pemprov Sumut Dukung Peluncuran GPIPS Sumatera di Palembang

Pemprov Sumut Gaspol Digitalisasi Transaksi Daerah, TP2DD Resmi Dibentuk

Bupati Karo Hadiri High Level Meeting TPID Sumut, Dorong BUMD Beli Langsung dari Petani

Bupati Simalungun Hadiri HLM TPID Sumut, Dorong Pengendalian Inflasi Jelang Ramadhan dan Idul Fitri

Wabup Asahan Hadiri High Level Meeting TPID Sumut, Pemkab Siap Perkuat Pengendalian Inflasi Jelang Ramadhan dan Idul Fitri