Inara Rusli Ganti Nama Jadi Inara Sati, Ungkap Dua Putranya Didiagnosis ADHD dan Autisme
JAKARTA Selebgram Inara Rusli, yang kini memilih menggunakan nama panggung baru, Inara Sati, kembali mencuri perhatian publik dengan cerit
ENTERTAINMENT
JAKARTA — Pasar modal Indonesia tengah menghadapi tekanan serius akibat arus keluar modal asing dan tantangan kredibilitas tata kelola.
Hal ini disampaikan dalam diskusi panel daring bertajuk "Prospek dan Arah Pasar Modal Indonesia Pasca MSCI dan Moody's" yang digelar Universitas Paramadina, Rabu (18/2/2026).
Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D., menekankan bahwa pasar modal merupakan etalase ekonomi yang paling sensitif terhadap sentimen global.Baca Juga:
Ia mengibaratkan pasar modal seperti "bendungan besar" yang mengairi dunia usaha.
Menurutnya, keputusan lembaga indeks MSCI untuk mengevaluasi pasar Indonesia menjadi sinyal bahwa ekosistem pasar modal sedang "sakit".
"Pasar modal seperti 'kerang hijau' yang menyerap polusi; jika bergejolak, itu tanda ekosistem ekonomi tidak sehat. Presiden Prabowo bahkan telah memberikan hukuman kepada otoritas pasar modal yang tidak sensitif terhadap dinamika ini," tegas Didik.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menambahkan bahwa sejak 2025 hingga kuartal III-2026, portofolio investasi Indonesia tercatat minus 14 miliar USD.
Penurunan outlook dari Moody's awal Februari lalu juga dipicu oleh fenomena sovereign selling.
Ia menilai masalah utama terletak pada buruknya tata kelola, risiko fiskal, dan kebijakan yang sulit diprediksi.
Meski demikian, optimisme masih muncul dari Primus Dorimulu, CEO Investortrust.
Ia menilai kebijakan ekonomi Presiden Prabowo masih berada di jalur tepat, didukung pertumbuhan PDB kuartal IV-2025 sebesar 5,39 persen.
Langkah Menteri Keuangan Purbaya dalam injeksi dana ke perbankan juga dianggap tepat untuk menutup kesenjangan likuiditas.
Menanggapi evaluasi global, pemerintah menyiapkan reformasi menyeluruh.
Strategi yang diambil antara lain:
- Peningkatan batas minimum kepemilikan saham publik (free float) menjadi 15 persen.
- Transparansi Ultimate Beneficial Ownership (UBO) untuk mencegah manipulasi pasar.
- Penegakan hukum yang lebih tegas melalui demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI).
- Penguatan sinergi antara OJK dan lembaga terkait untuk memulihkan kepercayaan investor internasional.
Langkah-langkah ini dinilai krusial untuk memperbaiki tata kelola dan memastikan pasar modal Indonesia kembali stabil, sehat, dan menarik bagi investor global.*
(ad)
JAKARTA Selebgram Inara Rusli, yang kini memilih menggunakan nama panggung baru, Inara Sati, kembali mencuri perhatian publik dengan cerit
ENTERTAINMENT
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menegaskan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut terh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil lima saksi dari biro perjalanan atau travel agent terkait dugaan korupsi d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapoksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, menilai bahwa rancangan UndangUndang (RUU) Pera
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril mengusulkan pembentukan lembaga khusus yang akan mengelola aset ra
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi serius isu yang beredar di kalangan internal Kementerian Keuangan (Kemen
EKONOMI
JAKARTA Komisi III DPR kembali mengundang sejumlah pakar untuk memberikan masukan terkait Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution mengumumkan penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), melalui kuasa hukumnya, melaporkan ahli digital forensik Ri
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Dewan Pakar Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, menyampaikan respons terhadap usulan Presiden ke6 Republik Indonesia, Sus
NASIONAL