BREAKING NEWS
Jumat, 20 Februari 2026

Pasar Modal Indonesia “Sakit”, Universitas Paramadina Sebut Reformasi Tata Kelola Jadi Harga Mati

gusWedha - Kamis, 19 Februari 2026 19:27 WIB
Pasar Modal Indonesia “Sakit”, Universitas Paramadina Sebut Reformasi Tata Kelola Jadi Harga Mati
Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D. (foto: Ist/BITV)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

JAKARTA Pasar modal Indonesia tengah menghadapi tekanan serius akibat arus keluar modal asing dan tantangan kredibilitas tata kelola.

Hal ini disampaikan dalam diskusi panel daring bertajuk "Prospek dan Arah Pasar Modal Indonesia Pasca MSCI dan Moody's" yang digelar Universitas Paramadina, Rabu (18/2/2026).

Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D., menekankan bahwa pasar modal merupakan etalase ekonomi yang paling sensitif terhadap sentimen global.

Baca Juga:

Ia mengibaratkan pasar modal seperti "bendungan besar" yang mengairi dunia usaha.

Menurutnya, keputusan lembaga indeks MSCI untuk mengevaluasi pasar Indonesia menjadi sinyal bahwa ekosistem pasar modal sedang "sakit".

"Pasar modal seperti 'kerang hijau' yang menyerap polusi; jika bergejolak, itu tanda ekosistem ekonomi tidak sehat. Presiden Prabowo bahkan telah memberikan hukuman kepada otoritas pasar modal yang tidak sensitif terhadap dinamika ini," tegas Didik.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menambahkan bahwa sejak 2025 hingga kuartal III-2026, portofolio investasi Indonesia tercatat minus 14 miliar USD.

Penurunan outlook dari Moody's awal Februari lalu juga dipicu oleh fenomena sovereign selling.

Ia menilai masalah utama terletak pada buruknya tata kelola, risiko fiskal, dan kebijakan yang sulit diprediksi.

Meski demikian, optimisme masih muncul dari Primus Dorimulu, CEO Investortrust.

Ia menilai kebijakan ekonomi Presiden Prabowo masih berada di jalur tepat, didukung pertumbuhan PDB kuartal IV-2025 sebesar 5,39 persen.

Langkah Menteri Keuangan Purbaya dalam injeksi dana ke perbankan juga dianggap tepat untuk menutup kesenjangan likuiditas.


Menanggapi evaluasi global, pemerintah menyiapkan reformasi menyeluruh.

Strategi yang diambil antara lain:
- Peningkatan batas minimum kepemilikan saham publik (free float) menjadi 15 persen.
- Transparansi Ultimate Beneficial Ownership (UBO) untuk mencegah manipulasi pasar.
- Penegakan hukum yang lebih tegas melalui demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI).
- Penguatan sinergi antara OJK dan lembaga terkait untuk memulihkan kepercayaan investor internasional.

Langkah-langkah ini dinilai krusial untuk memperbaiki tata kelola dan memastikan pasar modal Indonesia kembali stabil, sehat, dan menarik bagi investor global.*


(ad)

Editor
: Adelia Syafitri
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Presiden Prabowo Tunjuk Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito Jadi Dirut BPJS Kesehatan, Siap Perkuat JKN
Prabowo: Generasi Muda Indonesia Jangan Lupakan Peran Amerika Serikat
Dukung Pemulihan Ekonomi Pasca Bencana, 50 UMKM Terdampak di Sumut Ikuti Konsultasi Bisnis ‘UMKM Sumut Bangkit’ di Humbahas
Bupati Karo Temui AHY, Bahas Solusi Kemacetan dan Pengembangan Pariwisata
Prabowo Tegaskan: Indonesia Tak Pernah Gagal Bayar Utang, Investor Aman!
Prabowo Saksikan 11 MoU RI-AS Senilai USD 38,4 Miliar, Sektor Strategis Terlibat
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru