Habiburokhman Dukung Polri Usut Korupsi Batu Bara, Semua Pelaku Diminta Diproses Hukum
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan dukungannya terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas
NASIONAL
JAKARTA — Pasar modal Indonesia tengah menghadapi tekanan serius akibat arus keluar modal asing dan tantangan kredibilitas tata kelola.
Hal ini disampaikan dalam diskusi panel daring bertajuk "Prospek dan Arah Pasar Modal Indonesia Pasca MSCI dan Moody's" yang digelar Universitas Paramadina, Rabu (18/2/2026).
Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D., menekankan bahwa pasar modal merupakan etalase ekonomi yang paling sensitif terhadap sentimen global.Baca Juga:
Ia mengibaratkan pasar modal seperti "bendungan besar" yang mengairi dunia usaha.
Menurutnya, keputusan lembaga indeks MSCI untuk mengevaluasi pasar Indonesia menjadi sinyal bahwa ekosistem pasar modal sedang "sakit".
"Pasar modal seperti 'kerang hijau' yang menyerap polusi; jika bergejolak, itu tanda ekosistem ekonomi tidak sehat. Presiden Prabowo bahkan telah memberikan hukuman kepada otoritas pasar modal yang tidak sensitif terhadap dinamika ini," tegas Didik.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menambahkan bahwa sejak 2025 hingga kuartal III-2026, portofolio investasi Indonesia tercatat minus 14 miliar USD.
Penurunan outlook dari Moody's awal Februari lalu juga dipicu oleh fenomena sovereign selling.
Ia menilai masalah utama terletak pada buruknya tata kelola, risiko fiskal, dan kebijakan yang sulit diprediksi.
Meski demikian, optimisme masih muncul dari Primus Dorimulu, CEO Investortrust.
Ia menilai kebijakan ekonomi Presiden Prabowo masih berada di jalur tepat, didukung pertumbuhan PDB kuartal IV-2025 sebesar 5,39 persen.
Langkah Menteri Keuangan Purbaya dalam injeksi dana ke perbankan juga dianggap tepat untuk menutup kesenjangan likuiditas.
Menanggapi evaluasi global, pemerintah menyiapkan reformasi menyeluruh.
Strategi yang diambil antara lain:
- Peningkatan batas minimum kepemilikan saham publik (free float) menjadi 15 persen.
- Transparansi Ultimate Beneficial Ownership (UBO) untuk mencegah manipulasi pasar.
- Penegakan hukum yang lebih tegas melalui demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI).
- Penguatan sinergi antara OJK dan lembaga terkait untuk memulihkan kepercayaan investor internasional.
Langkah-langkah ini dinilai krusial untuk memperbaiki tata kelola dan memastikan pasar modal Indonesia kembali stabil, sehat, dan menarik bagi investor global.*
(ad)
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan dukungannya terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas
NASIONAL
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah, Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa, menjalani sidang lanjutan dengan agen
NASIONAL
JAKARTA Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegaskan bahwa penanganan tiga perkara dugaan korupsi yang melibatkan PLN Batu Bara, ASA
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah barang bukti hasil penggeledahan rumah mewah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tiba di Markas Polda Metro
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak masyarakat menjadikan momentum Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 Hijriah sebagai t
PEMERINTAHAN
ACEH TAMIANG Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan meninjau kesiapan Hunian Tetap (Huntap) Presisi di Desa Simpang Kanan, Kecamatan Kejuru
PERISTIWA
JAKARTA Akademisi sekaligus praktisi hukum Firman Wijaya menilai pelaku usaha jasa konstruksi membutuhkan perlindungan hukum yang proporsi
NASIONAL
BOGOR Proses pembongkaran brankas rahasia yang ditemukan polisi saat penggeledahan di sebuah rumah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jaw
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PAN Endang Agustina menyatakan dukungan penuh kepada Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (K
NASIONAL
JAKARTA PT Pertamina International Shipping (PIS) memastikan kapal tanker Very Large Crude Carrier (VLCC) Pertamina Pride berhasil melinta
EKONOMI