JAKARTA – Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART) di Washington DC pada Jumat, 20 Februari 2026.
Salah satu poin dalam perjanjian tersebut mengatur kewajiban impor bioetanol asal Amerika Serikat dengan kuota minimal 1.000 metrik ton atau setara 1 juta kilogram per tahun.
Dalam naskah final ART, khususnya Annex III (Article 2.23), disebutkan Indonesia tidak boleh mengadopsi atau mempertahankan kebijakan yang menghambat impor bioetanol dari Amerika Serikat.Baca Juga:
Selain itu, Indonesia diwajibkan menerapkan campuran bioetanol lima persen (E5) paling lambat 2028 dan campuran 10 persen (E10) paling lambat 2030.
Pemerintah juga didorong untuk mengarah pada implementasi E20 dengan mempertimbangkan kesiapan pasokan dan infrastruktur.
Pada Annex IV poin B nomor 2, Indonesia secara eksplisit disebut harus memastikan impor etanol asal Amerika Serikat melebihi 1.000 metrik ton setiap tahun.
Ketentuan ini menimbulkan pertanyaan terkait konsistensi kebijakan energi nasional. Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong program campuran bioetanol 20 persen (E20) sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan impor bahan bakar.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, sebelumnya menyatakan pentingnya percepatan pengembangan bioetanol domestik agar Indonesia tidak terus bergantung pada impor energi.
Di sisi lain, proyek pengembangan bioetanol dalam negeri telah dimulai. PT Pertamina (Persero) bersama PT Sinergi Gula Nusantara membangun fasilitas bioetanol di Pabrik Gula Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur, dengan kapasitas produksi sekitar 30 ribu kiloliter per tahun berbasis tebu.
Perjanjian ART ini diperkirakan akan memengaruhi arah kebijakan energi dan perdagangan Indonesia dalam beberapa tahun ke depan, terutama terkait keseimbangan antara komitmen dagang internasional dan target kemandirian energi nasional.*
(d/dh)
JAKARTA Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, kembali mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) menjadi 7 pe
POLITIK
MALUKU Bripda MS, oknum anggota Brimob Batalyon C Pelopor, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Tual atas kasus dugaan pengani
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Survei terbaru dari lembaga riset Indekstat menunjukkan tingkat keyakinan publik yang tinggi terhadap masa depan Indonesia di bawa
NASIONAL
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri mengungkapkan pola aliran uang yang diterima oleh mantan Kapolr
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPTENG Sudah hampir tiga bulan pasca bencana banjir bandang yang melanda Desa Sibiobio, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera
PERISTIWA
PANDAN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng) mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap maraknya modus penipua
PEMERINTAHAN
PADANGLAWAS Bupati Padang Lawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan, SE, telah melakukan rotasi jabatan terhadap beberapa pejabat pimpinan ting
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyarankan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardiant
HUKUM DAN KRIMINAL
MALUKU Polisi akhirnya mengungkap kronologi tragis yang melibatkan Bripda MS, seorang anggota Brimob Polda Maluku, yang diduga melakukan p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indonesia kembali menunjukkan peran aktif dalam upaya perdamaian internasional. Dalam rapat Dewan Perdamaian atau Board of Peace (
NASIONAL
