Wakil Bupati Tapanuli Utara Fokuskan Pembangunan pada SDM Unggul, Pertanian, dan Pariwisata
SIPOHOLON, TAPANULI UTARA Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni P. Lumbantoruan, M.Eng, memimpin Musyawarah Rencana Pembangunan (Musremb
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Indonesia dan Amerika Serikat (AS) baru saja menyepakati perjanjian dagang resiprokal, Agreement on Reciprocal Trade (ART), pada Kamis, 19 Februari 2026.
Namun sehari setelahnya, Mahkamah Agung AS membatalkan kebijakan tarif yang sebelumnya diterapkan Presiden Donald Trump berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).
Merespons putusan tersebut, Trump kemudian memberlakukan kembali tarif global sebesar 15 persen. Meski demikian, Indonesia tetap bisa menuai keuntungan dari kesepakatan ART, menurut analis ekonomi.Baca Juga:
Dosen Perdagangan Internasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, menjelaskan, ART memberikan pengecualian tarif bagi 1.819 produk Indonesia, termasuk minyak kelapa sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, komponen elektronik dan semikonduktor, serta produk tekstil.
"Menariknya, setelah pemberlakuan Section 122 yang menetapkan tarif global 15 persen, 1.819 lini produk Indonesia tetap berada pada posisi nol persen. Ini berarti tarif diferensial terhadap sejumlah negara lain tetap terbuka," ujar Fithra, Senin (23/2/2026).
Fithra menambahkan, perbedaan tarif ini berpotensi mendorong relokasi industri dari negara lain ke Indonesia.
"Selama tarif diferensial antara Indonesia dan kompetitor utama tetap terjaga, pengalihan perdagangan dan relokasi rantai pasok akan menjadi kemungkinan yang rasional," katanya.
Menurut Fithra, perjanjian dagang ini tidak hanya menjaga daya saing produk Indonesia, tetapi juga berperan dalam menjaga lapangan kerja jutaan pekerja di sektor industri padat karya.
"Tarif membuka ruang kompetitif. Investasi mengisi ruang itu dengan mesin, tenaga kerja, dan teknologi. Ekspor meningkat, lapangan kerja tercipta, PDB tumbuh, inflasi tetap terkendali," ujarnya.
Saat ini, ART masih dalam proses konsultasi antara Indonesia dan AS selama 60 hari untuk koordinasi dengan institusi terkait di masing-masing negara.
Jika proses berjalan lancar, perjanjian ini diperkirakan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara signifikan.
"Indonesia sedang menulis bab barunya dengan langkah yang tenang, terukur, dan berpijak pada kalkulasi yang rasional," tutup Fithra.*
SIPOHOLON, TAPANULI UTARA Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni P. Lumbantoruan, M.Eng, memimpin Musyawarah Rencana Pembangunan (Musremb
PEMERINTAHAN
LANGKAT Personel TNI Kodim 0203/Langkat resmi menyelesaikan rehabilitasi Jembatan Gantung Perintis Garuda yang melintasi Sungai Dogang d
NASIONAL
MUARA JAWA Sekitar 6.000 warga Muara Jawa dan Samboja memadati Lapangan Sudirman untuk mengikuti kegiatan jalan santai bertajuk Bersatu
OLAHRAGA
NIAS SELATAN Setelah berbulanbulan lumpuh akibat longsor, ruas jalan Teluk DalamLolowau di Desa Lolozaria, Kecamatan Amandraya, Kabu
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Apel pagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun berlangsung khidmat di Kantor Bupati, Pamatang
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr H Anton Achmad Saragih, didampingi Ketua TP PKK, Ny. Hj Darmawati Anton Achmad Saragih, membuka secara
PEMERINTAHAN
TAPANULI SELATAN Sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi antara pengendara sepeda motor Honda Supra X 125 dan pengemudi dum truck pengangk
NASIONAL
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali menegaskan komitmennya untuk memastikan hukum benarbenar dirasakan manfaatnya ole
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali hadir di SMA Negeri 2 Denpasar untuk memberikan edukasi seputar hak paten dan pel
PENDIDIKAN
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali memperkuat koordinasi internal untuk percepatan implementasi rencana aksi Tahun 2
PEMERINTAHAN