Detil Foto Ijazah Diberondong Pertanyaan, Dokter Tifa Tanya Sepupu Jokowi: Kapan Beliau Berkumis?
JAKARTA Terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa mencecar saksi Dumatno Budi Utomo mengenai kebiasaan Presiden ke7 RI Joko Widodo (
NASIONAL
DENPASAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali memperkuat koordinasi internal untuk percepatan implementasi rencana aksi Tahun 2026.
Rapat koordinasi seluruh pegawai digelar di Ruang Darmawangsa, Senin (23/2), dengan fokus menyamakan persepsi, memperkuat sinergi, dan memastikan program kerja berjalan selaras dengan kebijakan Kementerian Hukum Republik Indonesia.
Rapat dibuka Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana, yang menekankan pentingnya kolaborasi antarunit kerja. "Keberhasilan program tidak hanya ditentukan perencanaan, tetapi juga komitmen dan konsistensi seluruh jajaran," ujarnya.Baca Juga:
Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, memberikan apresiasi atas pencapaian predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Namun, ia menekankan bahwa predikat tersebut bukan tujuan akhir, melainkan fondasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan integritas aparatur.
"Integritas bukan slogan. Setiap tindakan dan keputusan harus mencerminkan komitmen kita terhadap pelayanan masyarakat," kata Eem.
Ia juga menekankan pentingnya percepatan implementasi rencana aksi 2026 dengan timeline jelas dan indikator capaian terukur.
Selain itu, Kanwil menyoroti kepatuhan dalam pelaporan LHKPN dan LHKASN sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas.
Pelaporan tepat waktu diharapkan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan mencegah praktik korupsi.
Dalam sesi pemaparan, masing-masing divisi memaparkan progres rencana aksi, kendala di lapangan, serta strategi penyelesaiannya.
Arahan strategis dari Kakanwil mendorong penguatan komunikasi dan kolaborasi lintas divisi untuk hasil yang optimal.
Kegiatan ditutup dengan penegasan komitmen seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Bali untuk melaksanakan rencana aksi 2026 secara konsisten, efektif, dan berorientasi hasil, demi mewujudkan Kementerian Hukum yang profesional, akuntabel, dan melayani masyarakat.*
JAKARTA Terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa mencecar saksi Dumatno Budi Utomo mengenai kebiasaan Presiden ke7 RI Joko Widodo (
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI merespons rencana Malaysia membawa isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta mendorong p
INTERNASIONAL
JAKARTA Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat 333.470 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) secara kumulatif di wilayah terda
NASIONAL
JAKARTA Sebanyak 336 investor global meminta penjelasan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait langk
EKONOMI
BINJAI Polres Binjai bersama Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Binjai menertibkan 12 lokasi yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tujuh dari delapan tersangka dalam pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pembangun
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa mempertimbangkan untuk melaporkan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dia
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dian Sandi Utama, saksi yang mengunggah foto yang disebut sebagai ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) di media sosial X
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara mengamankan dua pria berinisial DAC (22) dan AAL (20) yang diduga terlibat dalam penembakan Donny alias Donny
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyoroti dugaan keterlibatan sejumlah perusahaan asing dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di
NASIONAL