Defisit APBN Membengkak ke Rp670 Triliun, Menkeu Purbaya Pastikan Masih Aman
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tetap berada dalam
EKONOMI
DENPASAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali memperkuat koordinasi internal untuk percepatan implementasi rencana aksi Tahun 2026.
Rapat koordinasi seluruh pegawai digelar di Ruang Darmawangsa, Senin (23/2), dengan fokus menyamakan persepsi, memperkuat sinergi, dan memastikan program kerja berjalan selaras dengan kebijakan Kementerian Hukum Republik Indonesia.
Rapat dibuka Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana, yang menekankan pentingnya kolaborasi antarunit kerja. "Keberhasilan program tidak hanya ditentukan perencanaan, tetapi juga komitmen dan konsistensi seluruh jajaran," ujarnya.Baca Juga:
Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, memberikan apresiasi atas pencapaian predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Namun, ia menekankan bahwa predikat tersebut bukan tujuan akhir, melainkan fondasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan integritas aparatur.
"Integritas bukan slogan. Setiap tindakan dan keputusan harus mencerminkan komitmen kita terhadap pelayanan masyarakat," kata Eem.
Ia juga menekankan pentingnya percepatan implementasi rencana aksi 2026 dengan timeline jelas dan indikator capaian terukur.
Selain itu, Kanwil menyoroti kepatuhan dalam pelaporan LHKPN dan LHKASN sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas.
Pelaporan tepat waktu diharapkan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan mencegah praktik korupsi.
Dalam sesi pemaparan, masing-masing divisi memaparkan progres rencana aksi, kendala di lapangan, serta strategi penyelesaiannya.
Arahan strategis dari Kakanwil mendorong penguatan komunikasi dan kolaborasi lintas divisi untuk hasil yang optimal.
Kegiatan ditutup dengan penegasan komitmen seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Bali untuk melaksanakan rencana aksi 2026 secara konsisten, efektif, dan berorientasi hasil, demi mewujudkan Kementerian Hukum yang profesional, akuntabel, dan melayani masyarakat.*
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tetap berada dalam
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengajak masyarakat untuk membangun optimisme terhadap kondisi ekonomi nasional setelah S&
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan awal program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Keuanga
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah memastikan tidak akan menaikkan tarif pajak dalam jangka menengah. Strategi yang dipilih justru memperkuat penerimaan
EKONOMI
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa DPR tidak pernah menolak pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampa
HUKUM DAN KRIMINAL
KUPANG Empat orang terlapor dalam kasus dugaan intimidasi terhadap almarhumah Dokter Eliza Princila Pakaenoni atau Dokter Icha menjalani
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Apple resmi membuka akses iOS 27 Public Beta bagi pengguna iPhone yang ingin lebih dulu mencoba berbagai fitur terbaru sebelum v
SAINS DAN TEKNOLOGI
WONOSOBO Nama seorang bayi lakilaki asal Dusun Prigi, Desa Jolontoro, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, menjadi perha
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah memberikan kebijakan baru untuk membantu pelaku usaha perikanan. Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan pember
EKONOMI
JAKARTA Hubungan dan kerja sama antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali diperku
NASIONAL