Pemerintah Siapkan Rp100,17 Triliun untuk Pulihkan Aceh, Sumut, dan Sumbar hingga 2028
JAKARTA Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra mencapai Rp100,17 triliu
EKONOMI
MEDAN - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara melaksanakan kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama dan Pakta Integritas dalam rangka Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026, yang dilaksanakan pada Jum'at, 30 Januari 2025, bertempat di halaman depan Kantor Wilayah Ditjenpas Sumatera Utara.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kanwil Ditjenpas Sumatera Utara dan melibatkan seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (Ka. UPT) Pemasyarakatan se-Wilayah Sumatera Utara, sebagai bentuk komitmen nyata jajaran pemasyarakatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
Penandatanganan komitmen bersama dan pakta integritas dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sumatera Utara, Yudi Suseno, Pejabat Struktural Kanwil Ditjenpas Sumut dan diikuti oleh seluruh Ka. UPT Pemasyarakatan Wilayah Sumatera Utara.Baca Juga:
Momentum ini menjadi simbol keseriusan dan tekad bersama dalam membangun budaya kerja berintegritas serta menolak segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan pemasyarakatan.
Dalam keterangannya, Kakanwil Ditjenpas Sumatera Utara, Yudi Suseno, menegaskan bahwa pencanangan Zona Integritas bukan sekadar kegiatan seremonial, namun harus diwujudkan melalui komitmen dan kerja nyata di setiap satuan kerja.
"Penandatanganan komitmen bersama dan pakta integritas ini menjadi pengingat bagi kita semua agar benar-benar berkomitmen dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing di UPT. Integritas, profesionalisme, dan pelayanan prima harus menjadi budaya kerja sehari- hari," tegas Yudi Suseno.
Lebih lanjut, Kakanwil menekankan pentingnya peran aktif seluruh jajaran UPT Pemasyarakatan dalam mendukung terwujudnya WBK dan WBBM dengan bekerja keras, inovatif, dan memanfaatkan seluruh fasilitas yang ada sebagai pendorong peningkatan kinerja.
"Saya mendorong seluruh UPT agar bekerja lebih keras, memaksimalkan sarana dan prasarana yang tersedia, serta terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik. Zona Integritas hanya dapat diraih apabila seluruh jajaran memiliki komitmen yang sama dan konsisten," tambahnya.
Kakanwil juga menyampaikan harapannya agar melalui pencanangan Zona Integritas ini, seluruh UPT Pemasyarakatan di Sumatera Utara mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari praktik penyimpangan.
"Harapan saya, dengan komitmen bersama ini, pemasyarakatan di Sumatera Utara semakin profesional, berintegritas, dan mampu meraih predikat WBK maupun WBBM. Ini bukan hanya tentang penghargaan, tetapi tentang kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemasyarakatan," pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Ditjenpas Sumatera Utara menegaskan komitmennya untuk terus mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan pemasyarakatan yang lebih baik, bersih, dan melayani di tahun 2026 dan seterusnya.*
JAKARTA Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra mencapai Rp100,17 triliu
EKONOMI
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyampaikan duka dan keprihatinan mendalam atas gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tengg
PERISTIWA
TANJUNG JABUNG TIMUR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar sidang paripurna dengan agenda mende
PEMERINTAHAN
MEDAN PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN meluncurkan sekitar 9.800 Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) CoBranding bersama Universit
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menjenguk salah seorang murid SMK Negeri 1 Berastagi yang menjadi korban duga
PERISTIWA
JAKARTA Sebanyak lima orang dilaporkan meninggal dunia akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores, Nusa T
PERISTIWA
JAKARTA Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono memastikan anggaran pembangunan IKN tetap tersedia meski nama IKN tid
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menetapkan sejumlah target pemerintah untuk 2027. Target tersebut disampaikan dalam pemaparan RAPBN da
NASIONAL
JAKARTA Kuasa hukum keluarga Sutrimo, Aan Rohaeni, mendatangi rumah eks Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah di
HUKUM DAN KRIMINAL
NAGEKEO Sejumlah akses jalan menuju Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), terputus setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7
PERISTIWA