Menperin Pastikan Indonesia Bisa Produksi Mobil Pickup Sendiri, Tak Perlu Impor
JAKARTA Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, memastikan industri otomotif nasional telah memiliki kapasitas untuk memprodu
EKONOMI
DENPASAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali memperkuat koordinasi internal untuk percepatan implementasi rencana aksi Tahun 2026.
Rapat koordinasi seluruh pegawai digelar di Ruang Darmawangsa, Senin (23/2), dengan fokus menyamakan persepsi, memperkuat sinergi, dan memastikan program kerja berjalan selaras dengan kebijakan Kementerian Hukum Republik Indonesia.
Rapat dibuka Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana, yang menekankan pentingnya kolaborasi antarunit kerja. "Keberhasilan program tidak hanya ditentukan perencanaan, tetapi juga komitmen dan konsistensi seluruh jajaran," ujarnya.Baca Juga:
Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, memberikan apresiasi atas pencapaian predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Namun, ia menekankan bahwa predikat tersebut bukan tujuan akhir, melainkan fondasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan integritas aparatur.
"Integritas bukan slogan. Setiap tindakan dan keputusan harus mencerminkan komitmen kita terhadap pelayanan masyarakat," kata Eem.
Ia juga menekankan pentingnya percepatan implementasi rencana aksi 2026 dengan timeline jelas dan indikator capaian terukur.
Selain itu, Kanwil menyoroti kepatuhan dalam pelaporan LHKPN dan LHKASN sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas.
Pelaporan tepat waktu diharapkan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan mencegah praktik korupsi.
Dalam sesi pemaparan, masing-masing divisi memaparkan progres rencana aksi, kendala di lapangan, serta strategi penyelesaiannya.
Arahan strategis dari Kakanwil mendorong penguatan komunikasi dan kolaborasi lintas divisi untuk hasil yang optimal.
Kegiatan ditutup dengan penegasan komitmen seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Bali untuk melaksanakan rencana aksi 2026 secara konsisten, efektif, dan berorientasi hasil, demi mewujudkan Kementerian Hukum yang profesional, akuntabel, dan melayani masyarakat.*
(dh)
JAKARTA Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, memastikan industri otomotif nasional telah memiliki kapasitas untuk memprodu
EKONOMI
JAKARTA Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan bahwa pihaknya membuka kemungkinan untuk mengundang partai
POLITIK
MANDAILING NATAL Menyambut bulan suci Ramadhan 1447 H, Warung Kopi Madina menggelar acara syukuran sekaligus buka puasa bersama masyarak
NASIONAL
DENPASAR Pemerintah Provinsi Bali menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait penambahan 3.000 hingga 10.000 unit ta
PEMERINTAHAN
BATUBARA Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menegaskan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerint
PEMERINTAHAN
DENPASAR Dugaan tindak pidana penipuan melalui media elektronik terkait event lari bertajuk Multikultural Run resmi dilaporkan ke Polda
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNG BALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri acara pemberian santunan anak Yatim sekaligus peresmian The Yat
PENDIDIKAN
BATAM Dua warga negara Thailand, Weerapat Phongwan dan Teerapong Lekpradub, yang menjadi terdakwa kasus penyelundupan 2 ton sabu di pera
HUKUM DAN KRIMINAL
Jakarta DPR RI akan memperluas partisipasi publik dalam pembahasan Rancangan UndangUndang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)
POLITIK
NABLUS Otoritas Palestina mengecam aksi pembakaran sebagian masjid oleh pemukim Israel di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Insiden itu
INTERNASIONAL