Sat Narkoba Polres Binjai Gerebek Barak Diduga Sarang Narkoba, Warga Ikut Dukung Polisi
BINJAI Satuan Reserse Narkoba Polres Binjai menggerebek sebuah barak yang diduga menjadi lokasi transaksi dan penyalahgunaan narkotika d
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali memperkuat koordinasi internal untuk percepatan implementasi rencana aksi Tahun 2026.
Rapat koordinasi seluruh pegawai digelar di Ruang Darmawangsa, Senin (23/2), dengan fokus menyamakan persepsi, memperkuat sinergi, dan memastikan program kerja berjalan selaras dengan kebijakan Kementerian Hukum Republik Indonesia.
Rapat dibuka Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana, yang menekankan pentingnya kolaborasi antarunit kerja. "Keberhasilan program tidak hanya ditentukan perencanaan, tetapi juga komitmen dan konsistensi seluruh jajaran," ujarnya.Baca Juga:
Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, memberikan apresiasi atas pencapaian predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Namun, ia menekankan bahwa predikat tersebut bukan tujuan akhir, melainkan fondasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan integritas aparatur.
"Integritas bukan slogan. Setiap tindakan dan keputusan harus mencerminkan komitmen kita terhadap pelayanan masyarakat," kata Eem.
Ia juga menekankan pentingnya percepatan implementasi rencana aksi 2026 dengan timeline jelas dan indikator capaian terukur.
Selain itu, Kanwil menyoroti kepatuhan dalam pelaporan LHKPN dan LHKASN sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas.
Pelaporan tepat waktu diharapkan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan mencegah praktik korupsi.
Dalam sesi pemaparan, masing-masing divisi memaparkan progres rencana aksi, kendala di lapangan, serta strategi penyelesaiannya.
Arahan strategis dari Kakanwil mendorong penguatan komunikasi dan kolaborasi lintas divisi untuk hasil yang optimal.
Kegiatan ditutup dengan penegasan komitmen seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Bali untuk melaksanakan rencana aksi 2026 secara konsisten, efektif, dan berorientasi hasil, demi mewujudkan Kementerian Hukum yang profesional, akuntabel, dan melayani masyarakat.*
(dh)
BINJAI Satuan Reserse Narkoba Polres Binjai menggerebek sebuah barak yang diduga menjadi lokasi transaksi dan penyalahgunaan narkotika d
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Dua terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) berhasil ditangkap Tim Rimueng Koetaradja Satreskrim Polresta Band
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH BESAR Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan memastikan Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Aceh siap menyelenggarakan pendidikan pem
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan memiliki kewenangan untuk mengambil alih penanganan perkara dugaan korupsi yang me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Anda sedang mencari berbagai jenis kain tenun Angkola? Barangkali untuk keperluan acara adat, dll. Atau mungkin rindu dengan aneka j
EKONOMI
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan pembentukan Komisi Nasional (Komnas) Masyarakat Adat dalam Rancangan
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan status hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adrian
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menjelaskan peluang koperasi untuk masuk ke sektor pertambangan, energi, hingga indus
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mendapat sorotan dari anggota Komisi XI DPR RI saat membahas kebijakan penempatan S
EKONOMI
JAKARTA Tim kuasa hukum Roy Suryo berencana kembali mengajukan gugatan praperadilan untuk ketiga kalinya terkait penetapan status tersan
NASIONAL