Agus Puji Prasetyono: Energi Nasional Tertinggal, PLTN Bukan Lagi Opsi Terakhir

JAKARTA – Rencana pemerintah untuk segera mengeksekusi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia mendapat sorotan dari para pakar energi.

Anggota Dewan Energi Nasional 2021–2025, Agus Puji Prasetyono, menilai PLTN merupakan langkah strategis dalam mempercepat transisi energi nasional dan menekan kesenjangan akses listrik antarwilayah.

"Konsumsi energi per kapita kita masih rendah. Ini menunjukkan sektor industri belum tumbuh optimal, dan elektrifikasi belum merata," kata Agus dalam agenda Diskusi Publik bertajuk Memahami Rencana Pembangunan PLTN di Pangkalpinang, Jumat (27/2/2026).

Baca Juga:

• Bupati Padang Lawas Gelar Safari Ramadan di Barumun Barat, Pererat Silaturahmi dan Dukungan Ekonomi Lokal

Agus menegaskan, persoalan energi nasional tidak hanya soal kapasitas produksi. Masih banyak wilayah terpencil dan kepulauan yang belum menikmati pasokan listrik memadai akibat keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas energi.

Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan pembangunan antarwilayah jika tidak diatasi dengan kebijakan progresif.

Menurut Agus, pertumbuhan pembangkit listrik di Indonesia stagnan.

Saat ini, kapasitas pembangkit bertambah sekitar 3–3,5 gigawatt (GW) per tahun, jauh dari kebutuhan untuk menopang industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kalau ingin mengejar ketertinggalan, pertumbuhan pembangkit harus melonjak tiga hingga empat kali lipat, minimal 6–7 GW per tahun," tegasnya.

Selain itu, Agus menyoroti ketimpangan sistem transmisi dan distribusi listrik.

Jaringan yang belum merata membuat efisiensi rendah dan pasokan tidak optimal, sehingga peningkatan kapasitas pembangkit tanpa penguatan infrastruktur tidak akan maksimal.

Dalam konteks transisi energi dan target penurunan emisi karbon, energi baru dan terbarukan belum cukup stabil untuk menopang beban dasar sistem kelistrikan nasional.

Agus menilai, ketergantungan jangka panjang pada energi fosil berisiko tinggi.

"Dalam PP Nomor 79 Tahun 2014, nuklir ditempatkan sebagai opsi terakhir. Kini dalam PP Nomor 40 Tahun 2025, posisinya bergeser menjadi instrumen penting untuk menyeimbangkan sistem energi nasional dan mencapai target dekarbonisasi," jelasnya.

Agus menekankan bahwa pembangunan PLTN bukan sekadar proyek fisik. Kesiapan sumber daya manusia (SDM) kompeten, aman, dan tersertifikasi menjadi faktor kunci.

Tanpa SDM yang mumpuni, teknologi canggih seberapa pun tinggi risikonya dalam implementasi.

"Ini bukan hanya soal energi, tapi juga pembangunan manusia. Semua harus disiapkan sejak dini melalui pendidikan, pelatihan, dan regulasi konsisten," pungkas Agus.*

(ad)

Bupati Padang Lawas Gelar Safari Ramadan di Barumun Barat, Pererat Silaturahmi dan Dukungan Ekonomi Lokal

Bupati Padang Lawas Utara Gelar Safari Ramadan, Prioritaskan Jalan Poros dan Solidaritas Sosial

Bupati Deli Serdang Tegaskan Pembangunan Harus Tepat Sasaran dan Sesuai Aturan

Safari Ramadan Pemko Medan: Wakil Wali Kota Medan Ajak Warga Jaga Ketertiban dan Keimanan

Safari Ramadan Pemko Medan: Wujud Nyata Pemerintah Hadir di Tengah Warga

Musrenbang RKPD 2027 di Garoga, Wabup Taput Tekankan Pemerataan Pendidikan dan Pembangunan Berkelanjutan