Febrie Adriansyah Belum Ditahan, Puan Minta Proses Hukum Berjalan Transparan
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar proses hukum terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Ad
NASIONAL
DELI SERDANG — Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menegaskan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan harus sesuai aturan dan tepat sasaran.
Pernyataan ini disampaikan Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, didampingi Wakil Bupati Lom Lom Suwondo SS, saat menerima audiensi Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan (AMPK) di Kantor Bupati, Kamis (26/2/2026).
Bupati Asri menekankan pembangunan wajib mengikuti regulasi, termasuk terkait status lahan dan kewenangan.Baca Juga:
Ia mencontohkan pembangunan fasilitas pendidikan tidak dapat dilakukan jika berdiri di atas lahan yang bukan milik pemerintah daerah atau tidak sesuai ketentuan hukum.
"Masih ada sekolah yang berdiri di atas lahan dengan status yang perlu diperjelas. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sesuai aturan," ujarnya.
Di sektor pertanian, Bupati menjelaskan sebagian bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian.
Meski demikian, Pemkab Deli Serdang tetap berupaya mendukung petani dengan menargetkan kelengkapan sarana dan prasarana pertanian di setiap UPT Dinas Pertanian.
"Masyarakat bisa memanfaatkannya sesuai mekanisme," katanya.
Bupati juga menekankan pentingnya verifikasi dalam penyaluran bantuan agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Di bidang kesehatan, Pemkab Deli Serdang melalui dinas terkait telah melakukan verifikasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS.
Dari sekitar 284 ribu data penerima, 6.900 telah diverifikasi, dan 1.588 dinyatakan tidak layak menerima bantuan.
"Kami ingin yang benar-benar berhak mendapatkan haknya. Jangan sampai yang tidak layak justru menerima bantuan," tegas Bupati.
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar proses hukum terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Ad
NASIONAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsid
EKONOMI
JAKARTA Polda Metro Jaya mulai menyelidiki laporan yang diajukan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) terhadap pengacara Hotman Paris Hutap
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mengalami penyesuaian signifikan seiring l
EKONOMI
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menyoroti perubahan spesifikasi teknis dalam proses tende
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengapresiasi dedikasi Tim Panitia Penyelenggara Haji Daerah (PPHD) Aceh yang dinilai berhasil
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendukung langkah Komisi III DPR RI untuk tetap melanjutkan pembahasan Rancangan UndangUnd
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) berencana mengubah skema pemberian insentif bagi Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Pro
EKONOMI
JAKARTA Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) resmi memberhentikan Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, dari keanggo
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengklaim pemerintahannya telah berhasil menyelesaikan berbagai persoalan strategis nasional selama 20
NASIONAL