Indonesia Pantau Ketegangan Pakistan-Afghanistan, WNI Diminta Tingkatkan Kewaspadaan
JAKARTA Pemerintah Indonesia menyerukan deeskalasi dan penyelesaian damai menyusul meningkatnya ketegangan militer antara Pakistan dan A
INTERNASIONAL
MEDAN– Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, menegaskan bahwa Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) harus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi inklusif di Sumatera Utara pada tahun 2026.
Penegasan itu disampaikan saat membuka Rapat Pleno Penetapan Program Kerja TPAKD Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jumat (27/2/2026).
Menurut Sulaiman, pleno tersebut menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap program TPAKD memiliki target terukur, indikator kinerja jelas, dan mekanisme monitoring serta evaluasi efektif.Baca Juga:
Untuk itu, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, lembaga jasa keuangan, serta pemangku kepentingan lain menjadi kunci keberhasilan.
"TPAKD harus jadi motor penggerak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, memperluas akses keuangan bagi masyarakat, serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah tahun 2026," ujar Sulaiman.
Ia menjelaskan, sebelumnya pada 4 Februari 2026 telah digelar bimbingan teknis penyusunan program kerja TPAKD untuk menyelaraskan kebijakan dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah.
Untuk tahun 2026, TPAKD Sumut telah menyiapkan 27 program kerja, yang fokus pada perluasan akses keuangan, penguatan UMKM, peningkatan literasi keuangan, dan percepatan digitalisasi ekonomi.
Beberapa program utama TPAKD mencakup:
- Satu Rekening Satu Pelajar melalui program Siswa Teladan.
- Pengembangan UMKM Tangguh melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- Penguatan kemitraan sektor unggulan dan pengembangan UMKM digital.
- Kampanye literasi dan inklusi keuangan untuk masyarakat luas.
Sulaiman menekankan pentingnya semangat kolaboratif, inovatif, dan akuntabel demi terwujudnya Sumatera Utara yang inklusif secara keuangan, kuat secara ekonomi, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat.
Rapat pleno ini dihadiri Kepala OJK Sumut Khoirul Muttaqien, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Sumut, perwakilan Ditjen Perbendaharaan, Kanwil Bank Indonesia, pimpinan industri jasa keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan.*
(dh)
JAKARTA Pemerintah Indonesia menyerukan deeskalasi dan penyelesaian damai menyusul meningkatnya ketegangan militer antara Pakistan dan A
INTERNASIONAL
JAKARTA Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan Badan Gizi Nasional (BGN) tak hanya memastikan gizi anak Indonesia terpenuhi,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyatakan dukungannya terhadap program Komando Cadangan (Komcad
PEMERINTAHAN
PEKANBARU Kasus kekerasan di kampus kembali mencuat. Seorang mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Riau, Faradilla Ayu Pramesti
PENDIDIKAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Kepala Seksi Intelijen Cukai Penindakan dan Penyidikan (P2) Direktorat Jen
HUKUM DAN KRIMINAL
DOLOKSANGGUL Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH, MH, menerima audiensi Pengurus dan jajaran KSP CU Bah
EKONOMI
BANDA ACEH Pemerintah Aceh melepas Tim Safari Ramadhan yang akan bergerak ke wilayah terdampak bencana. Pelepasan berlangsung di Aula Se
PEMERINTAHAN
TABANAN Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan memberikan penjelasan sederhana mengenai tiga istilah penting dalam tata ruang RTRW, RDTR,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan perjanjian dagang Agreements on Reciprocal Trade (ART) ant
EKONOMI
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto langsung menggelar rapat terbatas di Jl. Kertanegara, Jakarta Selatan, usai tiba di Tanah Air pada J
PEMERINTAHAN