Deputi KPK Jelaskan Hubungan Biaya Pilkada dan Praktik Korupsi Kepala Daerah
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap alasan di balik banyaknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dala
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDUNG – Pengamat politik Rocky Gerung menekankan pentingnya peran kalangan akademisi dan mahasiswa dalam menguji serta mengkritik kebijakan pemerintah.
Hal itu disampaikan dalam forum diskusi di kampus Institut Teknologi Bandung.
Rocky menilai ruang akademik harus menjadi arena untuk menguji gagasan politik dan ekonomi, termasuk konsep yang disebutnya sebagai "Prabowonomics", pendekatan ekonomi yang dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto.Baca Juga:
Menurut Rocky, istilah ini tidak boleh hanya menjadi jargon politik, melainkan perlu diuji secara akademis untuk menelaah dasar ideologi dan metodologinya.
"Begitu sebuah istilah ekonomi muncul dalam politik, tugas intelektual adalah membongkar metodologi dan ideologinya," ujar Rocky.
Ia mempertanyakan apakah pendekatan tersebut lebih dekat dengan ekonomi klasik ala Milton Friedman atau memiliki kecenderungan sosial.
Tiga Pilar Ekonomi Nasional
Dalam paparan itu, Rocky menekankan bahwa sistem ekonomi Indonesia sudah diatur konstitusi melalui tiga pilar:
- Korporasi – Menciptakan akumulasi ekonomi melalui mekanisme pasar.
- Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Memperkuat kemandirian ekonomi nasional.
- Koperasi – Memperkuat solidaritas sosial dan kesejahteraan masyarakat.
"Konstitusi sudah memberi arah jelas: korporasi untuk akumulasi ekonomi, BUMN untuk kemandirian nasional, dan koperasi untuk solidaritas sosial," jelas Rocky.
Rocky menyoroti bahwa kesalahan sering terjadi bukan pada teori ekonomi, tetapi pada interpretasi kebijakan oleh para pengambil keputusan.
Ia menambahkan, perbedaan pemahaman di kabinet berpotensi menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan kebijakan nasional.
Selain itu, Rocky juga menyinggung potensi masalah ekonomi akibat gangguan pasokan energi global, termasuk ketegangan di kawasan Strait of Hormuz.
Gangguan ini, menurutnya, dapat memicu tekanan ekonomi dan politik domestik jika tidak diantisipasi.
Rocky menekankan pentingnya percakapan publik agar demokrasi berjalan sehat.
Menurutnya, republik dibangun atas dasar nalar publik, bukan sekadar propaganda politik atau algoritma media sosial.
"Republik hidup dari percakapan publik. Tanpa diskusi terbuka di masyarakat sipil, demokrasi kehilangan rohnya," tegas Rocky.
Rocky juga mengajak perguruan tinggi aktif menguji integritas dan intelektualitas calon pemimpin nasional melalui tiga aspek: etikabilitas, intelektualitas, dan elektabilitas.
Ia menekankan urutan tersebut penting agar pemimpin tidak hanya populer, tetapi memiliki integritas dan kemampuan intelektual.
"Pemimpin harus lulus etikabilitas dan intelektualitas terlebih dahulu sebelum bicara elektabilitas," kata Rocky.*
(di/ad)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap alasan di balik banyaknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyatakan kebanggaannya atas capaian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Me
EKONOMI
BANDA ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., memberikan arahan langsung kepada seluruh personel Biro Sumber Daya M
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menerima kunjungan diplomatik dari perwakilan Kedutaan Besar Keraja
PENDIDIKAN
DENPASAR Personel Subsatgas Pam Jalur melaksanakan pengaturan arus lalu lintas di Jalan Teuku Umar, Denpasar, dalam rangka mendukung Ope
NASIONAL
DENPASAR Polda Bali menerima audiensi dari Panitia Nasional Perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948, Rabu (11/3/2026). Audiensi me
NASIONAL
JAKARTA DPR RI Akan Bawa RUU PPRT dan Hak Cipta ke Paripurna Besok, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan Rancangan UndangU
POLITIK
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan masyarakat di wilayah pesisir Indonesia waspada terhadap pot
NASIONAL
REJANG LEBONG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti dugaan praktik ijon proyek yang melibatkan Bupati Rejang Lebong, Muha
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Empat Tahun Buron, Terpidana Kasus Cabul Akhirnya Ditangkap Kejati Aceh. Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Tinggi Aceh ber
HUKUM DAN KRIMINAL