Tersangka Pemalsuan Surat Tanah, Anggota DPRD Sumut Dhody Thahir Resmi Ditahan
MEDAN Tim penyidik Subdit II Harta Benda (Harda) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Utara menahan anggota DP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengusulkan pemerintah melakukan efisiensi anggaran secara menyeluruh di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global.
Usulan itu merespons dampak konflik antara Amerika Serikat–Israel dan Iran yang dinilai berpotensi menekan kondisi ekonomi.
Rifqinizamy mengatakan rencana pemotongan gaji pejabat negara yang sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah positif.Baca Juga:
Namun, menurut dia, kebijakan tersebut harus diiringi dengan efisiensi anggaran yang lebih luas di lingkungan pemerintahan.
"Bukan hanya pemotongan gaji yang diperlukan, tetapi juga mengefektifkan dan mengefisienkan sejumlah anggaran yang ada," kata Rifqinizamy, Rabu, 25 Maret 2026.
Politikus Partai NasDem itu menilai langkah penghematan menjadi sinyal bagi masyarakat untuk bersiap menghadapi potensi krisis akibat konflik di kawasan Asia Barat.
Ia menekankan pentingnya memastikan setiap anggaran memiliki output dan outcome yang jelas.
Menurut Rifqinizamy, kebijakan pemotongan gaji pejabat negara tidak harus melalui revisi undang-undang.
Pemerintah dinilai dapat menempuh jalur regulasi yang lebih cepat, seperti melalui Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan.
Meski demikian, ia mengingatkan agar kebijakan efisiensi tidak berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik.
"Efisiensi harus dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet di Istana Negara menyinggung kemungkinan pengurangan gaji bagi anggota kabinet dan parlemen sebagai bagian dari langkah penghematan nasional.
MEDAN Tim penyidik Subdit II Harta Benda (Harda) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Utara menahan anggota DP
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pengadaan 15.000 potong jilbab senilai Rp525 juta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menjadi sorotan. Aliansi Mahasis
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mempercepat penyelesaian sejumlah Program Strategis Daerah (PSD) bidang pendidikan agar d
PENDIDIKAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyalurkan anggaran Rp49,5 miliar lebih untuk Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) melalui
PENDIDIKAN
MEDAN Dinas Pendidikan Sumatera Utara mencatat seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri di bawah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah terali
PENDIDIKAN
MEDAN Masalah genangan air dan banjir menjadi perhatian Pemerintah Kota Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu
PEMERINTAHAN
BATU BARA Sebagai bentuk kepedulian sekaligus upaya mencegah terulangnya aksi tawuran di kalangan remaja, Pemerintah Kecamatan Tanjung T
NASIONAL
JAKARTA Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Pelayanan tersebut menc
KESEHATAN
JAKARTA Ida Yulidina, istri Purbaya Yudhi Sadewa, buka suara setelah suaminya dicopot Presiden Prabowo Subianto dari jabatan Menteri Keu
NASIONAL
BANDA ACEH Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh bersama Tim Puslabfor Cabang Medan memeriksa secara forensik te
NASIONAL