Dukung Ekonomi Daerah, MBG Diwajibkan Gunakan Telur Produksi Lokal
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
JAKARTA — Dewan Energi Nasional (DEN) menilai anjuran Badan Energi Internasional atau International Energy Agency untuk mengurangi penggunaan minyak dan LPG sejalan dengan kebijakan transisi energi Indonesia.
Anggota DEN Satya Widya Yudha mengatakan kebijakan tersebut telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional.
"Anjuran dari IEA itu sudah ada, bahkan dalam PP. Justru sekarang implementasinya," kata Satya, Kamis, 26 Maret 2026.Baca Juga:
Menurut dia, skenario transisi energi Indonesia telah dirancang jauh sebelum munculnya ketegangan geopolitik global.
Namun, situasi saat ini dinilai dapat menjadi momentum untuk mempercepat pelaksanaannya.
DEN menilai langkah pengurangan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG dapat dilakukan melalui sejumlah kebijakan, seperti peralihan ke kendaraan listrik, pemanfaatan transportasi publik, hingga penggunaan kompor listrik untuk rumah tangga.
Selain itu, pemerintah juga mendorong konversi kendaraan berbahan bakar fosil ke energi alternatif, seperti gas (CNG) maupun listrik, secara bertahap.
Kebijakan kerja dari rumah (WFH) juga dinilai dapat membantu menekan mobilitas dan konsumsi energi.
"Dalam kebijakan energi nasional, tidak hanya sisi suplai yang diatur, tetapi juga permintaan," ujar Satya.
Di sisi lain, rekomendasi IEA terkait kebijakan fiskal, seperti pengurangan pajak bahan bakar untuk menahan inflasi, dinilai dapat menjadi bahan kajian pemerintah.
Namun, implementasinya tetap menjadi kewenangan Kementerian Keuangan.
IEA sebelumnya mengusulkan sejumlah langkah untuk menghadapi potensi gangguan pasokan energi global, antara lain menekan permintaan energi, mengurangi mobilitas, serta mendorong penggunaan energi listrik.
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
BULELENG Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut kondisi geopolitik global saat ini semakin menekan kehidupan masyarakat dunia, termasuk Indo
EKONOMI
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
JAKARTA Narapidana tetap memiliki hak untuk menempuh pendidikan tinggi, termasuk program magister (S2), selama menjalani masa pidana di
NASIONAL
JAKARTA Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan keliling ke berba
POLITIK
KUPANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya penguatan ekonomi berbasis rakyat dalam pembangunan nasion
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 20
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK