Layani Puluhan Ribu Pemudik, Tol Fungsional Sinaksak–Simpang Panei Kembali Ditutup
SUMATERA UTARA PT Hutama Marga Waskita (Hamawas) menutup kembali ruas tol fungsional SinaksakSimpang Panei setelah melayani lebih dari
NASIONAL
JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengklarifikasi kabar yang beredar di publik terkait besaran anggaran BGN 2026.
Dadan menegaskan bahwa alokasi anggaran BGN sesuai dengan yang tertuang dalam APBN 2026 adalah Rp268 triliun, bukan Rp335 triliun seperti informasi yang sempat tersebar luas.
"Angka Rp335 triliun yang beredar itu berasal dari penjumlahan anggaran utama BGN dengan dana cadangan dari skema Dana Standby BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara) sebesar Rp67 triliun yang merupakan kebijakan cadangan pemerintah," ujar Dadan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (31/3/2026).Baca Juga:
Menurut Dadan, berdasarkan Undang-Undang APBN, BGN mendapatkan alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kebijakan nasional dan prioritas anggaran yang telah ditetapkan.
Ia menegaskan bahwa pernyataan yang menyebutkan anggaran BGN mencapai Rp335 triliun adalah keliru dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.
Anggaran Prioritas untuk Program Gizi Masyarakat
Dadan menjelaskan, sekitar 93 persen dari total anggaran Rp268 triliun dialokasikan untuk program prioritas nasional, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan tingkat gizi yang rendah.
Sebagian besar anggaran, yakni Rp249 triliun, digunakan untuk mendukung program MBG, dengan sekitar 70 persen dari dana tersebut diperuntukkan bagi pembelian bahan baku pangan.
Dadan menyebutkan bahwa kebijakan ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak langsung bagi petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, dan seluruh rantai pasok pangan nasional.
"Dana ini langsung disalurkan untuk pembelian bahan pangan, yang kemudian akan didistribusikan ke seluruh masyarakat. Dengan demikian, manfaatnya sangat terasa, baik bagi masyarakat penerima manfaat maupun pelaku ekonomi lokal," jelas Dadan.
Operasional dan Insentif Relawan SPPG
Sisa anggaran, sekitar 20 persen, dialokasikan untuk mendukung operasional, termasuk biaya listrik, sewa kendaraan distribusi, hingga pembayaran insentif relawan.
SUMATERA UTARA PT Hutama Marga Waskita (Hamawas) menutup kembali ruas tol fungsional SinaksakSimpang Panei setelah melayani lebih dari
NASIONAL
JAKARTA Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) mengumumkan bahwa sebanyak 178.981 siswa lolos dalam Seleksi Nasional
PENDIDIKAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang tunai senilai sekitar Rp1 miliar dalam bentuk dolar Amerika Serikat (AS) saat menggeleda
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Badan Pengurus KontraS, Indria Fernida, mengungkapkan bahwa kondisi Andrie Yunus, aktivis yang menjadi korban penyiraman a
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh KrisnaDI tengah konflik global seperti ketegangan antara Israel dan Iran, Indonesia seharusnya bisa tetap stabil. Namun yang terjadi j
OPINI
JAKARTA Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Dimas Bagus Arya, menyampaikan kekecewaannya atas keputusa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengklarifikasi kabar yang beredar di publik terkait besaran anggaran BGN 202
EKONOMI
JAKARTA Polda Metro Jaya telah resmi melimpahkan kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, kepada
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Berdasarkan data terbaru dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga komoditas pangan mengalami kenaikan
EKONOMI
DENPASAR Polda Bali berhasil mengungkap kasus penculikan dan mutilasi yang menimpa seorang WNA asal Ukraina berinisial IK (28). Kapolda
HUKUM DAN KRIMINAL