Tingkatkan Ketakwaan dengan Memaafkan, Pesan Prof. Maizuddin di Khutbah Jumat
BANDA ACEH Memaafkan kesalahan orang lain tidak hanya menjadi kunci dalam menjaga hubungan sosial yang harmonis, tetapi juga menjadi ind
AGAMA
JAKARTA — Kementerian Keuangan telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2025 yang belum diaudit (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Selasa (31/3/2026).
Penyerahan ini sekaligus menandai dimulainya tahap awal pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa penyerahan LKPP ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto.Baca Juga:
"Penyerahan LKPP 2025 ini merupakan pertanggungjawaban penuh pertama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo," ungkap Purbaya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/4/2026).
APBN 2025, yang mencatat defisit sebesar 2,81% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), telah berperan penting sebagai penyangga ekonomi Indonesia di tengah berbagai tantangan global.
Realisasi pendapatan negara mencapai Rp 2.765,2 triliun, sementara belanja negara tercatat Rp 3.434,7 triliun. Dana tersebut digunakan untuk mendukung program prioritas pemerintah serta menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
Entry Meeting Awali Pemeriksaan Keuangan Negara
Selain penyerahan laporan, acara tersebut juga menyertakan entry meeting yang merupakan tahap awal dalam komunikasi antara pemerintah dan BPK, yang bertujuan untuk memastikan kelancaran proses audit.
Entry meeting ini sangat penting, karena menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil pemeriksaan keuangan negara.
Ketua BPK, Isma Yatun, memberikan apresiasi atas ketepatan waktu pemerintah dalam menyerahkan LKPP 2025. Hal ini, menurutnya, mencerminkan komitmen yang tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
"Pemeriksaan LKPP bertujuan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan dengan fokus pada empat aspek utama: kesesuaian standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, efektivitas pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan," jelas Isma.
Tantangan dalam Tata Kelola Keuangan
BANDA ACEH Memaafkan kesalahan orang lain tidak hanya menjadi kunci dalam menjaga hubungan sosial yang harmonis, tetapi juga menjadi ind
AGAMA
JAKARTA Duta Besar (Dubes) Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, mengungkapkan alasan di balik serangkaian pertemuannya dengan seju
POLITIK
JAKARTA Iran mengklaim berhasil menembak jatuh jet tempur F35 milik Amerika Serikat (AS) di wilayah tengah negara tersebut pada Jumat,
INTERNASIONAL
JAKARTA Indonesia semakin memperkuat posisinya dalam diplomasi energi global melalui kerja sama strategis dengan Korea Selatan, khususny
EKONOMI
BATAM Kepala Imigrasi Kota Batam, Hajar Aswad, dicopot dari jabatannya setelah terjerat dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang m
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa hubungan industrial di Indonesia harus naik kelas agar pekerja ti
EKONOMI
JAKARTA Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah Indonesia atas kesediaannya un
INTERNASIONAL
BANTUL Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Wates, Bantul, tepatnya di Argorejo, Sedayu, pada Jumat (3/4/2026). Sebuah mobil Toyota Ava
PERISTIWA
TANJUNG JABUNG TIMUR Proyek pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Suka Maju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kini telah
PENDIDIKAN
JAKARTA Pemerintah terus menggenjot percepatan distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai wilayah Indonesia, dengan fokus
PEMERINTAHAN