Komisi II DPR RI dan Ombudsman RI Dorong Pelayanan Publik Berkualitas di Asahan
ASAHAN Kegiatan Sosialisasi dan Diskusi Publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bersama Komisi II DPR RI dan Ombudsman Republik Ind
PEMERINTAHAN
JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti adanya anomali dalam tata niaga gula nasional. Di tengah kebijakan impor yang terus berjalan, gula produksi dalam negeri justru sulit terserap pasar.
Hal itu disampaikan Amran dalam rapat di DPR RI, Jakarta, Rabu (8/4/2026). Ia mengungkapkan kondisi ini juga terjadi pada produk turunan seperti molase yang mengalami penurunan harga signifikan.
"Satu sisi kita impor gula, tetapi anehnya gula kita tidak bisa laku. Molase kita juga tidak bisa laku. Dulu harganya Rp 1.900 per liter, sekarang turun sampai Rp 1.000. Ada apa ini?" ujar Amran.Baca Juga:
Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kinerja industri gula nasional, termasuk badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tersebut. Sebelumnya dilaporkan, salah satu perusahaan gula pelat merah mengalami kerugian hingga ratusan miliar rupiah.
Amran mengungkap adanya praktik penyimpangan distribusi gula rafinasi yang masuk ke pasar konsumsi. Padahal, gula jenis tersebut seharusnya diperuntukkan bagi kebutuhan industri.
"Rembesannya kita temukan di beberapa daerah seperti Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan. Gula rafinasi ini masuk ke pasar sebagai gula konsumsi. Ini membahayakan," tegasnya.
Sebagai langkah penanganan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan penerapan kebijakan Larangan dan Pembatasan (Lartas) guna mengendalikan distribusi gula dan mencegah praktik penyimpangan.
"Solusinya adalah Lartas, dan itu sudah diterbitkan. Ini bagian dari upaya kita menutup celah yang ada," jelas Amran.
Selain persoalan distribusi, Amran juga menyoroti kondisi hulu sektor gula, khususnya tanaman tebu yang dinilai sudah tidak produktif. Berdasarkan evaluasi pemerintah, sekitar 70% hingga 80% tanaman tebu nasional sudah melewati usia optimal.
Dari total sekitar 500 ribu hektare lahan tebu, lebih dari 300 ribu hektare merupakan tanaman lama yang menjadi penghambat peningkatan produksi.
Pemerintah pun mengalokasikan anggaran untuk program bongkar ratun guna meningkatkan produktivitas. Program ini ditargetkan mencakup 100 ribu hektare per tahun selama tiga tahun ke depan.
"Kita bantu petani melalui subsidi bongkar ratun. Targetnya 100 ribu hektare per tahun, sehingga dalam tiga tahun bisa selesai," ujar Amran.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah optimistis Indonesia dapat segera mencapai swasembada gula konsumsi. Saat ini produksi gula nasional berada di kisaran 2,6–2,7 juta ton, sementara kebutuhan mencapai 2,8–2,9 juta ton.
"Selisihnya tinggal 100–200 ribu ton. Insyaallah paling lambat tahun depan kita bisa swasembada," tutupnya.*
(d/dh)
ASAHAN Kegiatan Sosialisasi dan Diskusi Publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bersama Komisi II DPR RI dan Ombudsman Republik Ind
PEMERINTAHAN
ASAHAN Taufik Zainal Abidin memimpin langsung prosesi Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pe
PEMERINTAHAN
CEBU Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan Indonesia memiliki keuntungan besar karena kaya akan sumb
INTERNASIONAL
LANGKAT Warga Desa Namukur Utara, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, digegerkan dengan penemuan sesosok mayat tanp
HUKUM DAN KRIMINAL
HALMAHERA UTARA Proses evakuasi tiga pendaki yang menjadi korban erupsi Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, kembal
PERISTIWA
MURATARA Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) dengan truk tangki PT Seleraya di Kabupate
PERISTIWA
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bergerak cepat menyikapi kasus dugaan korupsi penyaluran kredit yang menyeret platform fintech PT L
EKONOMI
MEDAN Kepala LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara, Prof Drs H Saiful Anwar Matondang, Ph.D, membenarkan dirinya telah dipanggil oleh Kejaksa
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tim hukum Tifa and Roy&039s Advocate (Troya) menilai penetapan tersangka terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa dalam kasus dugaan
POLITIK
JAKARTA Pertamina Patra Niaga mendapat apresiasi atas kontribusinya dalam mendukung penguatan sektor energi nasional. Penghargaan Satyal
EKONOMI