Komeng Dukung Bang Azran Pimpin FORKABI: Memajukan Budaya Betawi adalah Amanat Konstitusi
JAKARTA Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat, Alfiansyah Komeng, menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum DPP Forum Komu
NASIONAL
JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti adanya anomali dalam tata niaga gula nasional. Di tengah kebijakan impor yang terus berjalan, gula produksi dalam negeri justru sulit terserap pasar.
Hal itu disampaikan Amran dalam rapat di DPR RI, Jakarta, Rabu (8/4/2026). Ia mengungkapkan kondisi ini juga terjadi pada produk turunan seperti molase yang mengalami penurunan harga signifikan.
"Satu sisi kita impor gula, tetapi anehnya gula kita tidak bisa laku. Molase kita juga tidak bisa laku. Dulu harganya Rp 1.900 per liter, sekarang turun sampai Rp 1.000. Ada apa ini?" ujar Amran.Baca Juga:
Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kinerja industri gula nasional, termasuk badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tersebut. Sebelumnya dilaporkan, salah satu perusahaan gula pelat merah mengalami kerugian hingga ratusan miliar rupiah.
Amran mengungkap adanya praktik penyimpangan distribusi gula rafinasi yang masuk ke pasar konsumsi. Padahal, gula jenis tersebut seharusnya diperuntukkan bagi kebutuhan industri.
"Rembesannya kita temukan di beberapa daerah seperti Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan. Gula rafinasi ini masuk ke pasar sebagai gula konsumsi. Ini membahayakan," tegasnya.
Sebagai langkah penanganan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan penerapan kebijakan Larangan dan Pembatasan (Lartas) guna mengendalikan distribusi gula dan mencegah praktik penyimpangan.
"Solusinya adalah Lartas, dan itu sudah diterbitkan. Ini bagian dari upaya kita menutup celah yang ada," jelas Amran.
Selain persoalan distribusi, Amran juga menyoroti kondisi hulu sektor gula, khususnya tanaman tebu yang dinilai sudah tidak produktif. Berdasarkan evaluasi pemerintah, sekitar 70% hingga 80% tanaman tebu nasional sudah melewati usia optimal.
Dari total sekitar 500 ribu hektare lahan tebu, lebih dari 300 ribu hektare merupakan tanaman lama yang menjadi penghambat peningkatan produksi.
Pemerintah pun mengalokasikan anggaran untuk program bongkar ratun guna meningkatkan produktivitas. Program ini ditargetkan mencakup 100 ribu hektare per tahun selama tiga tahun ke depan.
"Kita bantu petani melalui subsidi bongkar ratun. Targetnya 100 ribu hektare per tahun, sehingga dalam tiga tahun bisa selesai," ujar Amran.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah optimistis Indonesia dapat segera mencapai swasembada gula konsumsi. Saat ini produksi gula nasional berada di kisaran 2,6–2,7 juta ton, sementara kebutuhan mencapai 2,8–2,9 juta ton.
"Selisihnya tinggal 100–200 ribu ton. Insyaallah paling lambat tahun depan kita bisa swasembada," tutupnya.*
(d/dh)
JAKARTA Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat, Alfiansyah Komeng, menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum DPP Forum Komu
NASIONAL
MEDAN Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI), Prof. Dr. H. OK. Saidin, SH, M.Hum bergelar Datuk Seri
NASIONAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh akan segera menentukan status penanganan bencana hidrometeorologi setelah masa Transisi Darurat menuju Pemuli
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Umum DPP Persatuan Alumni GMNI Prof. Arief Hidayat menilai kondisi penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, belum memutuskan ap
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Anakanak mencakup hampir 30 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah yang besar tersebut menjadikan pemenuhan hak anak s
NASIONAL
JAKARTA Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUUXXIII/2025 yang melarang penghapusan sisa kuota internet secara sepihak dinilai m
NASIONAL
JAKARTA Rapper asal Amerika Serikat, Kanye West atau yang kini dikenal dengan nama Ye, dipastikan akan menggelar konser perdananya di In
ENTERTAINMENT
JAKARTA Program Bedah Rumah pemerintah selangkah lagi memiliki aturan baru. Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang Program Bedah
NASIONAL
BANDA ACEH Kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh yang menyerahkan pengelolaan tata kelola parkir publik kepada pihak swasta menda
PEMERINTAHAN