Kejati Sumsel Geledah Kantor KSOP Palembang, Sita Uang dan Dokumen Terkait Dugaan Korupsi
PALEMBANG Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan kembali melakukan penggeledahan terkait dugaan tindak pidana korupsi di sektor la
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons permintaan pengusaha nikel yang mengusulkan penundaan kebijakan bea keluar ekspor serta revisi Harga Mineral Acuan (HMA).
Permintaan tersebut muncul seiring meningkatnya biaya produksi akibat lonjakan harga sulfur yang dipicu ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Purbaya mengatakan pemerintah akan terlebih dahulu mengkaji struktur biaya industri nikel sebelum mengambil keputusan terkait kebijakan tersebut.Baca Juga:
"Kita lihat dulu seperti apa struktur cost-nya. Kan produknya hilirnya beli dari sini, murah nikelnya, berapa persen harga internasional," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Namun demikian, ia turut menyentil sikap pelaku usaha yang dinilai hanya bersuara ketika mengalami kerugian. Menurutnya, saat industri sedang meraup keuntungan, tidak ada keluhan yang disampaikan kepada pemerintah.
"Waktu itu kok dia nggak ribut, diam-diam aja kalau untung. Kalau rugi, minta langsung kompensasi. Tapi nanti kita pelajari," tegasnya.
Selain itu, Purbaya juga menyoroti adanya praktik yang tidak transparan dalam industri nikel. Ia mengungkapkan masih terdapat indikasi ekspor bijih nikel mentah, meskipun pemerintah telah melarang kegiatan tersebut. "Yang gelap-gelap masih banyak. Kalau itu tidak ada, saya tidak perlu menaikkan HMA," ujarnya.
Terkait implementasi kebijakan bea keluar dan penetapan HMA terbaru, Purbaya menyebut pemerintah masih dalam tahap pembahasan. Namun, ia memastikan kebijakan tersebut akan tetap diberlakukan.
"Ini masih didiskusikan. Tapi sudah pasti akan ada bea keluar dan penyesuaian HMA," katanya. Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah yang seimbang antara menjaga daya saing industri dan memastikan tata kelola sektor nikel berjalan transparan serta berkelanjutan.*
(d/dh)
PALEMBANG Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan kembali melakukan penggeledahan terkait dugaan tindak pidana korupsi di sektor la
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Personel Polsek Idi Rayeuk, Polres Aceh Timur, menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu dengan mengamankan seorang pria bese
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komando Operasi (Koops) TNI Habema menggelar kegiatan bakti sosial di Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, sebag
NASIONAL
PEKANBARU Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru akan membawa kasus dugaan praktik mafia tanah di Jalan Jenderal Sudirman ke tingkat pusat. Langkah
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara dan Kota Medan terkai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meminta agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) difokuskan bagi anakanak yang mengalami kekurangan gizi
NASIONAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil bangkit dan ditutup menguat pada akhir perdagangan Kamis (9/4/2026), setelah sempat me
EKONOMI
JAKARTA Komika Pandji Pragiwaksono mengaku memahami keresahan umat terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan terhadap dirinya. Hal it
NASIONAL
MEDAN Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Belawan menahan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek peningkatan jalan kereta ap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons permintaan pengusaha nikel yang mengusulkan penundaan kebijakan bea keluar ekspo
EKONOMI