JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons permintaan pengusaha nikel yang mengusulkan penundaan kebijakan bea keluar ekspor serta revisi Harga Mineral Acuan (HMA).
Permintaan tersebut muncul seiring meningkatnya biaya produksi akibat lonjakan harga sulfur yang dipicu ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Purbaya mengatakan pemerintah akan terlebih dahulu mengkaji struktur biaya industri nikel sebelum mengambil keputusan terkait kebijakan tersebut.Baca Juga:
"Kita lihat dulu seperti apa struktur cost-nya. Kan produknya hilirnya beli dari sini, murah nikelnya, berapa persen harga internasional," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Namun demikian, ia turut menyentil sikap pelaku usaha yang dinilai hanya bersuara ketika mengalami kerugian. Menurutnya, saat industri sedang meraup keuntungan, tidak ada keluhan yang disampaikan kepada pemerintah.
"Waktu itu kok dia nggak ribut, diam-diam aja kalau untung. Kalau rugi, minta langsung kompensasi. Tapi nanti kita pelajari," tegasnya.
Selain itu, Purbaya juga menyoroti adanya praktik yang tidak transparan dalam industri nikel. Ia mengungkapkan masih terdapat indikasi ekspor bijih nikel mentah, meskipun pemerintah telah melarang kegiatan tersebut. "Yang gelap-gelap masih banyak. Kalau itu tidak ada, saya tidak perlu menaikkan HMA," ujarnya.
Terkait implementasi kebijakan bea keluar dan penetapan HMA terbaru, Purbaya menyebut pemerintah masih dalam tahap pembahasan. Namun, ia memastikan kebijakan tersebut akan tetap diberlakukan.
"Ini masih didiskusikan. Tapi sudah pasti akan ada bea keluar dan penyesuaian HMA," katanya. Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah yang seimbang antara menjaga daya saing industri dan memastikan tata kelola sektor nikel berjalan transparan serta berkelanjutan.*
(d/dh)
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri terus mendalami kasus dugaan penyalahgunaan gas nitrous oxide (N2O) bermerek Whip
ENTERTAINMENT
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Grati
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menghadiri pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan defis
EKONOMI
JAKARTA Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Keluarga Minang (DPW IKM) Riau melaporkan Permadi Arya atau Abu Janda ke Polda Riau, Sabtu, 30 Mei
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Aktivitas ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera U
NASIONAL
MEDAN Keluarga korban kasus pembunuhan anak di Medan, MHS (15), menyatakan kecewa atas putusan Pengadilan Tinggi Militer I Medan yang me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pelatih Timnas U19 Indonesia Nova Arianto meyakinkan, seluruh pemain Timnas U19 Indonesia sudah dalam kondisi siap menghadapi My
OLAHRAGA
BADUNG Kementerian Pariwisata menilai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat justru dapat membuka peluang peningkatan
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik yang disebut sebagai politik outsourcing dalam kasus yang menjerat
HUKUM DAN KRIMINAL
