Harga Plastik Meledak, Negara Jangan Sekadar Jadi Penonton
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkap adanya praktik gelap dalam aktivitas ekspor-impor yang dinilai merugikan perekonomian nasional.
Praktik tersebut dikenal sebagai trade misinvoicing, yakni manipulasi nilai dalam dokumen perdagangan internasional. Gibran menyebut praktik ini kerap tersembunyi di balik angka-angka resmi ekspor dan impor.
"Di balik arus besar perdagangan global ada gelombang lain yang tidak selalu terlihat di permukaan, namun bisa menggerus keadilan ekonomi dan menyebabkan larinya modal ke luar negeri," ujar Gibran dalam pernyataan yang disampaikan melalui kanal resmi Sekretariat Wakil Presiden, Minggu (12/4/2026).Baca Juga:
Menurutnya, modus yang digunakan beragam, mulai dari under invoicing (melaporkan nilai lebih rendah dari sebenarnya) hingga over invoicing (melaporkan nilai lebih tinggi dari harga riil). Kedua praktik ini membuka celah terjadinya aliran dana ilegal lintas negara.
Gibran memaparkan, dalam periode 2014 hingga 2023, nilai under invoicing ekspor diperkirakan mencapai 401 miliar dolar AS atau sekitar 40 miliar dolar AS per tahun. Sementara itu, over invoicing tercatat sebesar 252 miliar dolar AS atau rata-rata 25 miliar dolar AS per tahun.
Ia menambahkan, sektor yang paling banyak terdampak praktik ini meliputi perdagangan limbah, logam berlapis, logam mulia, serta produk teknologi seperti smartphone.
"Ini kecurangan yang terlihat teknis, tetapi dampaknya sangat nyata terhadap perekonomian nasional," tegasnya.
Gibran menilai praktik tersebut harus menjadi perhatian serius karena berpotensi menggerus penerimaan negara sekaligus melemahkan daya saing ekonomi Indonesia di kancah global.*
(d/dh)
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Belanja Nasional pada Triwulan I Tahun 2026 mencatatkan realisasi transaksi sebesar Rp184,02 triliun. Angka tersebut melam
EKONOMI
MEDAN Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, mengapresiasi langkah strategis yang dilakukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakat
NASIONAL
JAKARTA Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan kondisi ketahanan pangan Indonesia saat ini tergolong kuat. Hal tersebut lantaran may
EKONOMI
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkap adanya praktik gelap dalam aktivitas eksporimpor yang dinilai merugikan pereko
EKONOMI
JAKARTA Bareskrim Polri meminta para korban penipuan investasi yang melibatkan PT Dana Syariah Indonesia (DSI) untuk segera mengajukan p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan terpantau masih tinggi pada Minggu pagi. Daging ayam ras dijual Rp41.500 per kilogram, sementara c
EKONOMI