Skandal Motor Listrik BGN Terkuak, Kejagung Bongkar Modus Markup Proyek
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan praktik kecurangan dalam proyek pengadaan motor listrik untuk Badan Gizi Nasional (
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan menunjukkan tren positif pada awal tahun anggaran 2026.
Hingga pertengahan April, capaian PAD tercatat sebesar 19,91 persen dari target tahunan Rp3,80 triliun.
Data tersebut terungkap dalam rapat kerja evaluasi penerimaan PAD yang dipimpin Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, di kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Rabu, 15 April 2026.Baca Juga:
Dalam rapat tersebut, pemerintah kota mencatat realisasi PAD hingga akhir triwulan I mencapai Rp757,46 miliar.
Sementara itu, khusus sektor pajak daerah, capaian per 14 April telah menyentuh Rp735,67 miliar atau 20,16 persen dari target Rp3,64 triliun.
Rico menilai capaian tersebut masih dalam kategori baik. Namun, ia mengingatkan jajarannya agar tidak terlena dengan tren positif di awal tahun.
"Ini bukan capaian untuk bersantai. Kita harus terus mendorong optimalisasi penerimaan pajak daerah," ujar Rico.
Menurut dia, capaian tersebut juga tidak lepas dari faktor eksternal seperti dana transfer dan kebijakan relaksasi keuangan daerah.
Karena itu, upaya peningkatan PAD harus tetap dilakukan secara konsisten.
Di sisi lain, sektor retribusi daerah dinilai masih tertinggal. Hingga 13 April 2026, realisasinya baru mencapai Rp21,78 miliar atau 14,12 persen dari target Rp154,31 miliar.
Dalam rapat itu, Rico turut menyoroti rendahnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Ia meminta Bapenda segera mengidentifikasi wajib pajak yang menunggak, khususnya dengan nilai besar, serta mempercepat proses penagihan.
"Penanganan tunggakan tidak boleh menunggu hingga akhir tahun," kata dia.
Selain itu, potensi pajak reklame juga menjadi perhatian. Rico menilai masih banyak objek pajak yang belum tergarap maksimal, sehingga diperlukan pendataan dan penertiban secara menyeluruh.
Di tengah evaluasi tersebut, ia mengapresiasi kinerja sektor pajak restoran dan perhotelan yang menunjukkan tren peningkatan.
Pemerintah kota, kata dia, akan terus mendorong penggunaan sistem pembayaran digital seperti QRIS untuk meningkatkan transparansi dan akurasi penerimaan.
"Perlu sinkronisasi antara pelaporan manual dan sistem digital agar tidak terjadi tumpang tindih data," ujarnya.
Rico juga menyinggung sejumlah layanan publik lain, seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dinilai masih lambat, serta persoalan kebersihan dan pengelolaan sampah kota.
Ia menegaskan, seluruh perangkat daerah harus bekerja lebih konkret dengan menghadirkan solusi nyata, bukan sekadar menyampaikan kendala.
"Saya tidak mau hanya mendengar keluhan. Yang dibutuhkan adalah solusi dan langkah kerja yang jelas," kata Rico.*
(ad)
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan praktik kecurangan dalam proyek pengadaan motor listrik untuk Badan Gizi Nasional (
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banda Aceh bersama tim Polda Aceh masih menyelidiki penyebab ledakan yang terjadi di kamar m
PERISTIWA
JAKARTA Sidang praperadilan yang diajukan Ketua Umum Kesthuri, Asrul Azis Taba (ASR), terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan kor
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan menangkap tiga wanita yang diduga menjadi kurir narkotika jaringan antarwilayah. Ketiganya k
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Dugaan pungutan liar (pungli) di kawasan wisata pemandian air panas Sidebukdebuk, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, menuai sorotan s
PARIWISATA
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah enam lokasi dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mempercepat pelaksanaan program pemulih
NASIONAL
Oleh Igor DirgantaraANEH, justru ketika Presiden Prabowo Subianto lebih memperhatikan dan memprioritaskan rakyat kecil, serangan negatif ju
OPINI
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita sejumlah aset milik terpidana kasus korupsi tata kelola timah di wilayah izin usaha pertamban
HUKUM DAN KRIMINAL
MUARA ENIM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Juma
HUKUM DAN KRIMINAL