Perkuat Pengawasan Energi, Komisi D DPRD Sumut Tinjau Langsung Operasional IPP INALUM Paritohan

TOBA - Komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara melakukan kunjungan kerja strategis ke fasilitas Independent Power Producer (IPP) milik PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) yang berlokasi di Paritohan.

Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau secara langsung operasional pembangkit serta memastikan kontribusi energi yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat, pada Kamis (16/4/2026).

Rombongan dipimpin oleh Ketua Komisi D, Timbul Jaya Hamonangan Sibarani, S.H., M.H., bersama sejumlah anggota dewan lainnya.

Kehadiran mereka disambut oleh jajaran manajemen INALUM yang kemudian memfasilitasi peninjauan lapangan sekaligus sesi pemaparan terkait sistem kerja pembangkit listrik.

Baca Juga:

• Gubernur Bobby Nasution Ajak Gekrafs Sumut Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Kolaborasi Ekonomi Kreatif

Dalam kegiatan tersebut, Komisi D memperoleh gambaran menyeluruh mengenai proses produksi energi, sistem distribusi, hingga pengelolaan infrastruktur pendukung.

Tidak hanya itu, aspek keselamatan kerja, efisiensi operasional, serta pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga menjadi perhatian utama dalam diskusi.

Ketua Komisi D menegaskan bahwa sektor energi merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Oleh karena itu, pengawasan terhadap operasional pembangkit listrik perlu dilakukan secara berkelanjutan guna menjamin stabilitas pasokan energi.

"Kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan kami sebagai wakil rakyat. Kami ingin memastikan bahwa pengelolaan energi di daerah berjalan dengan baik, berkelanjutan, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat," ujar Timbul.

Lebih lanjut, dalam pertemuan tersebut juga dibahas berbagai isu strategis, seperti tantangan dalam menjaga keberlanjutan energi, dampak operasional terhadap lingkungan sekitar, serta kontribusi perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah operasional.

Pihak INALUM memaparkan bahwa sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis, mereka terus berkomitmen untuk menghadirkan energi yang tidak hanya andal, tetapi juga berwawasan lingkungan.

Hal ini diwujudkan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya air sebagai energi terbarukan, serta penerapan standar operasional yang mengedepankan prinsip keberlanjutan.

Selain aspek teknis dan lingkungan, INALUM juga menegaskan peran aktifnya dalam pembangunan sosial melalui berbagai program Corporate Social Responsibility (CSR).

Program tersebut mencakup pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, serta dukungan terhadap sektor kesehatan di sekitar wilayah Paritohan.

Diskusi antara Komisi D DPRD Sumut dan manajemen INALUM berlangsung dinamis dan konstruktif.

Kedua pihak saling bertukar pandangan terkait langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kinerja sektor energi di Sumatera Utara.

Komisi D juga mendorong agar sinergi antara pemerintah daerah dan INALUM terus diperkuat, khususnya dalam hal transparansi, keberlanjutan lingkungan, serta pemerataan manfaat energi bagi masyarakat luas.

Kunjungan kerja ini diharapkan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat mendorong peningkatan kualitas pengelolaan energi di Sumatera Utara.

Dengan demikian, keberadaan pembangkit listrik seperti IPP INALUM Paritohan benar-benar menjadi motor penggerak pembangunan daerah.

Sebagai penutup, rombongan Komisi D menyampaikan apresiasi atas keterbukaan dan komitmen INALUM dalam mendukung ketahanan energi nasional serta pembangunan berkelanjutan di daerah.*

(ad)

Gubernur Bobby Nasution Ajak Gekrafs Sumut Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Kolaborasi Ekonomi Kreatif

Pemkab Asahan Sinkronkan Program MBG hingga RTLH Lewat Rakor Pem, Fokus Ekonomi hingga SDM

Rupiah Melemah ke Rp17.182 per Dolar AS Pagi Ini, Tertekan Sentimen Global dan Konflik Timur Tengah

PROPER INALUM : Dari Energi Bersih Hingga Inovasi Sosial

Wagub Aceh Dorong UMKM dan BUMDes Jadi Motor Ekonomi di Program MBG Pascabencana

Bahlil Laporkan Penataan IUP di Kawasan Hutan ke Prabowo, Pemerintah Siap Eksekusi