BREAKING NEWS
Kamis, 23 April 2026

Menkeu Usul Kapal di Selat Malaka Dikenakan Biaya, Potensi Tambah Pemasukan Negara

Dharma - Rabu, 22 April 2026 15:40 WIB
Menkeu Usul Kapal di Selat Malaka Dikenakan Biaya, Potensi Tambah Pemasukan Negara
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan solusi atas utang Kereta Cepat Indonesia China sudah diputuskan dan tinggal menunggu diumumkan ke publik, Jakarta, Rabu (22/4). (Foto: Validnews/Siti Nur Arifa)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan gagasan pengenaan biaya terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka. Menurutnya, langkah ini berpotensi menjadi sumber pemasukan baru bagi negara jika dikelola secara optimal.

Purbaya menilai posisi Indonesia yang berada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia seharusnya dapat dimanfaatkan lebih maksimal, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Indonesia ini bukan negara pinggiran, kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia," ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Baca Juga:

Ia mencontohkan skema yang diterapkan Iran di Selat Hormuz, di mana kapal yang melintas dikenakan biaya tertentu. Menurutnya, konsep serupa secara teori bisa diterapkan di Selat Malaka.

Purbaya menjelaskan, jika kebijakan tersebut diterapkan, pembagian pendapatan dapat dilakukan secara proporsional antara tiga negara yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka, yakni Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

"Kapal lewat Selat Malaka nggak kita charge ya, sekarang Iran men-charge kapal lewat Selat Hormuz. Kalau kita bagi tiga Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan," katanya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa wacana tersebut tidak serta-merta akan diterapkan dalam waktu dekat. Pemerintah tetap mengedepankan prinsip kelancaran perdagangan internasional dan stabilitas jalur logistik global.

Menurutnya, gagasan ini lebih sebagai refleksi atas besarnya potensi dan posisi strategis Indonesia dalam peta perdagangan dunia, bukan kebijakan yang sedang dikejar untuk direalisasikan.

"Kalau bisa seperti itu, tapi kan nggak begitu," ucapnya.

Pemerintah saat ini masih fokus menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi nasional dan komitmen terhadap aturan internasional, termasuk dalam menjaga arus perdagangan global tetap lancar.*

(in/dh)

Editor
: Nurul
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Dua Kapal Pertamina Masih Tertahan di Selat Hormuz, Ini Penjelasan Menlu
Kapal AS Melintas di Selat Malaka, DPR Tegaskan Tak Ganggu Politik Bebas Aktif Indonesia
Dua Kapal Pertamina Tertahan di Teluk Arab, Belum Bisa Lewati Selat Hormuz
Kapal Perang AS Terdeteksi di Dekat Belawan, Ini Penjelasan TNI AL
Selat Hormuz Dibuka, Pemerintah dan Pertamina Upayakan Dua Kapal RI Segera Melintas
Iran Tegaskan Selat Hormuz Hanya Dibuka Sementara dan Bersyarat, Kapal Perang Dilarang Melintas
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru