JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) menjatuhkan sebanyak 845 sanksi kepada 494 perusahaan tercatat (emiten) sepanjang tiga bulan pertama tahun 2026. Mayoritas sanksi terkait dengan kewajiban kepatuhan emiten, mulai dari free float hingga keterbukaan informasi ke publik.
Sekretaris Perusahaan BEI, Aulia Noviana Utami, menyebutkan bahwa peningkatan signifikan terjadi pada kategori sanksi "lain-lain" yang naik hingga 50 persen secara tahunan, baik dari sisi jumlah kasus maupun emiten yang terdampak.
"Kategori sanksi lain-lain meningkat hingga 50 persen baik dari sisi jumlah sanksi maupun jumlah perusahaan tercatat," ujar Aulia dalam keterangan resmi, Minggu (26/4/2026).Baca Juga:
Kategori tersebut mencakup kewajiban pemenuhan free float atau jumlah saham yang beredar di publik, laporan kesiapan dana jatuh tempo obligasi atau sukuk, laporan aktivitas eksplorasi emiten tambang, hingga kesalahan penyajian informasi kepada publik.
Selain itu, BEI juga mencatat dinamika pada jenis sanksi lainnya. Sanksi permintaan penjelasan turun 9 persen menjadi 188 kasus, sementara sanksi annual listing fee juga turun 5 persen menjadi 130 kasus.
Untuk laporan bulanan registrasi efek, jumlah sanksi tercatat turun 10 persen menjadi 577 kasus. Namun, sanksi terkait keterbukaan publik (public expose) justru meningkat 14 persen secara tahunan, dengan 70 emiten terdampak.
Sementara itu, sanksi terkait laporan keuangan meningkat 5 persen menjadi 98 kasus, meski jumlah emiten yang terdampak justru turun 29 persen menjadi 50 emiten.
BEI menegaskan bahwa penegakan aturan tidak hanya dilakukan melalui sanksi, tetapi juga melalui pembinaan berkelanjutan kepada emiten. Upaya tersebut mencakup sosialisasi regulasi, pelatihan sistem pelaporan elektronik, hingga penggunaan standar pelaporan berbasis XBRL.
Selain itu, BEI juga memberikan pendampingan kepada emiten baru serta perusahaan yang belum memenuhi ketentuan free float, termasuk melalui workshop, seminar, hingga pertemuan langsung dengan emiten.*
(k/dh)
MEDAN Dua terdakwa kasus dugaan penipuan investasi fiktif wood pellet diadili di Pengadilan Negeri Medan setelah diduga merugikan korban
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah memperkuat perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker
NASIONAL
JAKARTA Wacana Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) yang berencana menetapkan kriteria dan melakukan penilaian terhadap status aktivis at
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Direktur Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (SD Kemendikbudristek), Sri Wahyuningsih,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satgas Haji dan Umrah Polri bersama Imigrasi Bandara SoekarnoHatta menggagalkan keberangkatan delapan orang yang diduga hendak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah pada akhir perdagangan Kamis, 30 April 2026, ke level 6.956,804 Mengacu data
EKONOMI
JAKARTA Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara kepada mantan D
HUKUM DAN KRIMINAL
PANDEGLANG Satuan Lalu Lintas Polres Pandeglang memeriksa Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pandeg
PERISTIWA
ASAHAN Wakil Bupati Asahan Rianto melakukan inspeksi mendadak ke gudang penyimpanan dan bongkar muat kayu karet di Desa Suka Dame, Kecam
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menyatakan masih menunggu hasil klarifikasi dari Kejati Nusa Tenggara Timur (NTT) t
HUKUM DAN KRIMINAL
