Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung
PEMATANG SIANTAR – Pemerintah Kota Tanjungbalai bersama Bank Indonesia Perwakilan Pematang Siantar memperkuat komitmen dalam mendorong percepatan digitalisasi daerah melalui forum High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Kegiatan ini dipimpin langsung Wali Kota Mahyaruddin Salim Batubara dan dihadiri Kepala Kantor Perwakilan BI Pematang Siantar, Ahmadi Rahman, serta jajaran perangkat daerah dan perbankan di Ruang Rapat Kantor Perwakilan BI Pematang Siantar, Selasa (21/4/2026).
Dalam sambutannya, Mahyaruddin menegaskan bahwa digitalisasi transaksi daerah merupakan kebutuhan mendesak dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, efisien, dan akuntabel.
Baca Juga:
"Digitalisasi bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah," ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor perbankan, dan masyarakat dalam menyukseskan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Sementara itu, pihak Bank Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan digitalisasi melalui penguatan sistem pembayaran digital, termasuk pemanfaatan QRIS sebagai instrumen pembayaran yang mudah, cepat, dan aman.
Dalam forum tersebut, turut dibahas evaluasi capaian digitalisasi transaksi daerah, termasuk tingkat adopsi pembayaran non-tunai pada sektor pajak dan retribusi. Sejumlah kendala juga menjadi perhatian, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, serta perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Sebagai tindak lanjut, HLM TP2DD menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya perluasan kanal pembayaran digital, integrasi platform pembayaran, serta optimalisasi layanan perbankan digital seperti mobile banking dan internet banking.
Pemerintah Kota Tanjungbalai juga menggandeng Bank Sumut sebagai mitra utama dalam penguatan layanan keuangan daerah.
Selain itu, peningkatan literasi dan inklusi keuangan digital menjadi fokus penting melalui sosialisasi kepada masyarakat terkait manfaat transaksi non-tunai.
Penguatan regulasi dan tata kelola juga terus didorong guna memastikan setiap transaksi keuangan daerah berjalan transparan dan akuntabel.
Dengan terselenggaranya forum ini, Pemko Tanjungbalai berharap percepatan digitalisasi dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.*
Tags
beritaTerkait
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.