Rico Waas Temukan Kendaraan Dinas Pemko Medan Nunggak Pajak, Ada yang Tanpa Pelat dan Spion
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menemukan sejumlah kendaraan dinas Pemerintah Kota Medan belum membayar pajak. Sebagian k
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai aksi korporasi Danantara terhadap aplikator ojek online (ojol) dapat berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi para pengemudi atau driver ojol di Indonesia.
Misbakhun menyebut langkah tersebut berpotensi memperkuat kesejahteraan mitra pengemudi, terutama melalui perubahan skema pembagian pendapatan yang dinilai lebih menguntungkan.
"Aksi korporasi melalui Danantara dalam pengelolaan saham Gojek, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi," ujar Misbakhun di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Senin (4/5/2026).Baca Juga:
Ia menjelaskan, terdapat perubahan porsi pendapatan pengemudi yang sebelumnya sekitar 80 persen kini meningkat menjadi 92 persen. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi langkah strategis yang memberikan dampak ekonomi langsung kepada para pekerja sektor transportasi daring.
"Porsi pendapatan pengemudi meningkat dari sekitar 80 persen menjadi 92 persen. Ini merupakan langkah strategis yang memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat," katanya.
Misbakhun menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal implementasi kebijakan tersebut agar benar-benar berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi mitra pengemudi.
"Tugas kami adalah mengawal agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan," ujarnya.
Selain isu aplikator ojol, SOKSI juga menyoroti kebijakan pemerintah terkait harga BBM bersubsidi yang dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.
Sebelumnya, DPR menyebut pemerintah melalui Danantara telah masuk sebagai pemegang sebagian saham di salah satu aplikator transportasi daring. Kebijakan ini juga sejalan dengan aturan baru terkait batas potongan aplikator terhadap pendapatan driver yang ditetapkan maksimal 8 persen.*
(k/dh)
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menemukan sejumlah kendaraan dinas Pemerintah Kota Medan belum membayar pajak. Sebagian k
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemilik Travel Haji dan Umrah Maslahatul Ummah Internasional, Syihabul Mutaqin, mengungkap percakapan WhatsApp dengan mantan sta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid unt
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Akademisi sekaligus Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung menilai koperasi dapat menjadi gerakan ekonomi
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 20
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan atas gugatan perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan praktik joki untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi di sejumlah perguruan tingg
PENDIDIKAN
JAKARTA Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie membantah klaim Denny Indrayana yang menyebut Gibran R
POLITIK
BINJAI Puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Binjai, Senin, 5 Oktober 2026. Mereka mendesak Pemerintah K
NASIONAL
MEDAN DPRD Kota Medan menyoroti anggaran belanja Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan yang mencapai lebih dari Rp1,2 triliun dalam Rancan
KESEHATAN