Realisasi Belanja Pemerintah Tembus Rp826 Triliun hingga April 2026, Ditopang MBG dan Bansos

JAKARTA — Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp826 triliun hingga 30 April 2026.

Angka tersebut setara 26,2 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang ditetapkan sebesar Rp3.149,7 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan realisasi belanja tersebut tumbuh 51,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp546,7 triliun.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka “Merah” Lagi, Pasar Deg-degan Tunggu Pidato Prabowo di DPR!

Ia menekankan pentingnya menjaga agar belanja pemerintah dapat tersebar lebih merata sepanjang tahun anggaran.

"Jadi, kami ingin melihat belanja pemerintah terjadi merata sepanjang tahun," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi April 2026 di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Secara rinci, belanja kementerian/lembaga (K/L) tercatat sebesar Rp400,5 triliun atau 26,5 persen dari pagu Rp1.510,5 triliun.

Realisasi ini tumbuh 57,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Peningkatan belanja K/L terutama ditopang oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran bantuan sosial, serta pembayaran tunjangan hari raya (THR) aparatur negara.

Belanja pegawai mencapai Rp126,9 triliun atau 35,4 persen dari target APBN, dengan pertumbuhan 24,4 persen secara tahunan.

Kenaikan ini dipengaruhi pengangkatan 355 ribu aparatur sipil negara (ASN) baru, pembayaran THR ASN, TNI, Polri, serta pensiunan, hingga percepatan tunjangan bagi tenaga pendidik non-PNS.

Sementara itu, belanja barang mengalami lonjakan signifikan hingga Rp164,2 triliun atau tumbuh 130 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Komponen terbesar berasal dari pelaksanaan program MBG yang telah terealisasi Rp75 triliun, insentif biodiesel Rp9,2 triliun, serta dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp4,8 triliun.

Di sisi lain, belanja modal mencapai Rp52,6 triliun atau 18,5 persen dari target APBN, tumbuh 43,6 persen secara tahunan.

Belanja ini digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan melalui sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, Polri, Kejaksaan, dan Kementerian Pertahanan.

Sementara itu, realisasi bantuan sosial (bansos) mencapai Rp56,7 triliun atau 34,9 persen dari target APBN, tumbuh 30,2 persen dibandingkan tahun lalu.

Penyaluran bansos meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,7 juta keluarga penerima manfaat, Kartu Sembako untuk 17,5 juta KPM, serta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) bagi 96,7 juta jiwa.

Selain itu, pemerintah juga menyalurkan Program Indonesia Pintar (PIP) dan KIP Kuliah untuk jutaan pelajar dan mahasiswa di seluruh Indonesia.*

(km/ad)

IHSG Dibuka “Merah” Lagi, Pasar Deg-degan Tunggu Pidato Prabowo di DPR!

Inflasi Pangan Menggila? Harga Cabai Makin Pedas, Beras Tembus HET!

Anies Ungkap Kondisi Ekonomi RI: “Tidak Baik-Baik Saja”

Polda Metro Siagakan 14.237 Personel Amankan Aksi Hari Kebangkitan Nasional di Jakarta

Anies Baswedan Kritik Keras Pemerintah: Berhentilah Beri “Obat Tidur” ke Publik

Golkar Nilai Kehadiran Prabowo di Paripurna DPR Tingkatkan Perhatian Publik pada Ekonomi Nasional: Pasti Ada Misi Khusus